Government Tegal City

The realization of the Prosperous Tegal and Dignity-Based Service Excellence

Map Tegal City

Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Rubah Bahasa

Menu
Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

TEGAL – DPRD Kota Tegal memberikan tiga rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  Walikota Tegal. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal dengan agenda Penyampaian Rekomendasi LKPJ Walikota Tegal Akhir Tahun Anggaran 2015.

Sesuai Keputusan DPRD Kota Tegal No. 5 Tahun 2016 tentang Rekomendasi DPRD Kota Tegal atas LKPJ Walikota Tegal akhir Tahun anggaran 2015 yang dibacakan oleh Tuty Awaliyah, SE, M. Si Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal, menyebutkan tiga rekomendasi.

Pertama, Pemerintah Kota Tegal perlu memperbaiki sistematika laporan LKPJ di tahun berikutnya sesuai dengan sistematika dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, penyajian data dalam LKPJ Tahun 2015 tidak lengkap, karena tidak disertai data capaian kinerja masing-masing SKPD yang terdapat dalam target capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2019, sehingga DPRD Kota Tegal tidak dapat menyimpulkan satu persatu pencapaian kinerja pada masing-masing SKPD Pemerintah Kota Tegal.

“Pemerintah Kota Tegal harus segera mengajukan usulan revisi Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2019 karena terdapat perbedaan indikator kinerja,” ungkap Tuty Alawiyah membacakan rekomendasi DPRD Kota Tegal yang ditandatangani Ketua DPRD Kota Tegal H. Edy Suripno, SH, MH. Hadir dalam rapat paripurna itu Anggota Forkopimda dan Kota Tegal, Plt. Sekda Kota Tegal Dyah Kemala Sintha, SH, MH, Asisten I dan II serta Kepala SKPD di Lingkungan Pemkot Tegal.

Sementara Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno dalam sambutannya mengatakan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 71, bahwa kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyampaian LKPJ kepada DPRD secara substansi berisi capaian kinerja pembangunan tahun 2015, dengan  arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD. “Sesuai Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, substansi materi LKPJ yang disampaikan meliputi arah kebijakan pemerintahan daerah, kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, serta penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum yang diberikan pemerintah, yang disajikan dalam buku II LKPJ,” sebut Walikota.

Dikatakan Walikota, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga pada hakekatnya merupakan laporan pelaksanaan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama kurun waktu satu tahun anggaran.

“Laporan keterangan pertanggungjawaban ini dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan penyelenggaraan peme-rintahan daerah akan diukur capaian kinerjanya pada akhir masa jabatan kepala daerah,”  kata Walikota.

Disebutkan Walikota, dengan telah ditetapkannya Keputusan DPRD Kota Tegal tentang rekomendasi terhadap LKPJ Walikota Tegal  tahun Anggaran 2015, berarti mekanisme  tahapan penyampaian, pembahasan dan penetapan keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap LKPJ telah dilaksanakan sesuai dengan amanat konstitusi serta mematuhi jadwal dan ketentuan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Top