![]()
Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id
Rubah Bahasa
Memenuhi amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang memberikan kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmonisasikan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun antar daerah.
Musrenbang memiliki makna strategis dalam menjawab kebutuhan warga, karena menghasilkan rencana kerja pembangunan tahunnan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan rancangan APBD, yang memperlihatkan arah kebijakan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam tahun 2017.
Hal ini disampaikan Walikota Tegal Siti Masitha dalam sambutan yang dibacakan Plt. Sekda Dyah Kemala Sinta dalam pembukaan Musyawarah Rencana pembangunan (musrenbang) tingkat Kota 2016 guna menyusun rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017, ruang Adipura, komplek Balaikota Tegal, Rabu (23/3).
Menurutnya perumusan perencanaan pembangunan daerah harus secara transparan responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan harus di jadikan pedoman kita bersama. Sehingga proses musrenbangdari tingkat RW melalui rembug RW, musrenbang tingkat kelurahan, Kecamatan hingga musrenbang tingkat kota saat ini harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.
Walikota menyampaikan bahwa Pemerintah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan, berkaitan dengan hal tersebut penyusunan RKPD sebagai dokumen rencana tahunan yang merupakan landasan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2017 diperlukan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Musrenbang.
Musrenbang ini bertujuan untuk mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, rancangan alokasi anggaran kelurahan untuk Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK) termasuk kegiatan yang prndanaannya berasal dari APBD provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.
Dalam Musrenbang yang mengambil tema “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Perekonomian Daerah dan Daya Saing Daerah” Walikota berpesan kepada peserta musrenbangkot untuk memanfaatkan semaksimal mungkin forum diskusi sesuai rumpun masing-masing, dengan memberikan kontribusi positif ke arah pencarian solusi cerdas sebagai jawaban terhadap permasalahan yang ada dengan tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan kewenangan yang ada.