Government Tegal City

The realization of the Prosperous Tegal and Dignity-Based Service Excellence

Map Tegal City

Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Rubah Bahasa

Menu
Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

JAKARTA – Pemerintah Kota Tegal berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai pendapatan dibeberapa bidang yang belum digarap secara maksimal. Apalagi Kota Tegal merupakan kota yang tidak mempunyai sumber daya alam dan hanya mengandalkan pendapatan dari jasa, pajak, parkir, retribusi dan perijinan.

Untuk itu, Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno beserta jajarannya “ngangsu kawruh” kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang dinilai berhasil memaksimalkan PAD dari sektor pajak, parkir, retribusi, reklame dan perijinan.

“Kunjungan ini untuk menggali pengalaman terkait dengan upaya-upaya Pemprov DKI mengenai pajak, perijinan dan lainnya. Pemkot Tegal mau ngangsu kawruh, sehingga Pemkot Tegal nantinya lebih cepat mendorong dan meningkatkan pendapatan di Kota Tegal,” ungkap Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tegal. Drs. R. Supriyanta yang didaulat untuk memberi pengantar maksud Studi Banding jajaran Pemkot Tegal ke Pemrov DKI di Ruang Rapat I Lantai 22 Balaikota Provinsi DKI Jakarta, Senin (21/03).

Walikota juga didampingi Plt. Sekda Kota Tegal Dyah Kemala Sintha, SH, MH, Asisten I Drs. Imam Badarudin, Asisten II Herlien Tedjo Oetami, Kepala Bappeda Kota Tegal Ir. Nur Effendi, Kepala BP2T Bajari, SE, Plt. Kepala Dishubkominfo Drs. Johardi, MM, Plt. Dinkoperindag Drs. Soeripto, Plt. Kabag Hukum dan Organisasi Mujiharti, SH, MH, Kepala Bagian Humas dan Protokol Dra. Hendiati Bintang Takarini, MM, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Ir. Haryana dan Plt. Kabag Umum Heru Prasetya, STTP.

Plt. Sekda menyebut Pemkot Tegal belajar mengenai pajak, parkir, retribusi, reklame dan  perijinan yang ada di Pemprov DKI. “Kami sudah membuat kuisoner terima kasih sudah dijawab dan kami mohon untuk bisa dilengkapi antara lain lampiran Perda terkait dan Pergub yang akan kami akomodir untuk di terapkan di Kota Tegal,” ungkap Dyah.

Dipaparkan Plt. Sekda, Kota Tegal memang tidak mempunyai sumber daya alam, sehingga yang diharapkan untuk PAD hanya dari sektor jasa, parkir, pajak dan retribusi. “Untuk meningkatkan PAD tersebut kami memang segaja belajar ke DKI yang tidak mempunyai sumber daya alam tetapi PAD-nya luar biasa dari pajak dan retribusi. Kami memang kota jasa sehingga perekonomian kami banyak diperngaruhi sektor jasa yang bisa diharapkan meningkatkan PAD. Harapan kami setelah selesai study banding bisa jalin komunikasi secara intens dengan Pemprov DKI,” tutur Plt. Sekda.

Sementara Walikota mengungapkan ide kunjungan ke Pemprov DKI Jakarta untuk belajar peningkatkan PAD diawali diawali dengan bertemunya Perwakilan Pemprov DKI saat Upacara HUT Damkar di Simpanglima Kota Semarang beberapa waktu lalu. Dimana disampaikan bahwa Pemprov DKI memiliki PAD yang luar biasa meskipun tanpa memiliki sumber daya alam.

“Adanya informasi itu, saya langsung klik dengan Kota Tegal dimana potensi PAD luar biasa karena Kota Tegal adalah kota jasa, perdagangan dan Kota Tegal adalah kota pro investasi. Saya sampaikan ke SKPD untuk laksanakan studi banding agar tidak tanggung tanggung ke daerah yang memang benar-benar PAD luar biasa mulai dari pajak, parkir, retribusi dan perijinan dan lainnya,” ungkap Walikota.

Walikota menyebut saat ini ia sedang benar-benar memotivasi SKPD untuk harus meningkatkan PAD. “Tahun 2017,  APBD Kota Tegal tidak boleh turun, caranya dengan menaikan PAD,” tuturnya.

Walikota juga bersyukur meskipun baru dua tahun memimpin Kota Tegal, berbagai perubahan di Kota Tegal telah dirasakan semakin baik. “Saat ini  Pemkot masih membuat pemetaan dan formula yang tepat dan harus tahu payung hukum yang tepat supaya berjalan. Sehingga kita bisa meningkatkan PAD dengan payung hukum yang jelas,” jelas Walikota.

Diharapkan Walikota, hasil studi banding dari Pemrov DKI dapat segera dibawa pulang ke Tegal sehingga bisa langsung action. Mengenai DPPKAD yang terlihat gemuk dengan semua urusan pendapatan, pengelolaan, aset dijadikan satu Walikota mengharapkan agar bidang pendapatan dan aset mempunyai dinas sendiri-sendiri. Sehingga Kota Tegal yang small but beautifull bisa memaksimalkan pendapatan dari potensi PAD yang dimiliki Kota Tegal.

Sementara itu, rombongan Walikota Tegal diterima Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Edi Sumantri yang didampingi Kepala Unit Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah Erma Sulistianingsih, Kepala Pengembangan dan Perencanaan Iwan Jatmiko, Manajer Pengolahan Unit Pengelola Parkir  Syafudin Zuhri.

Dalam paparannya Edi menyebutkan bahwa pihaknya menangani seluruhnya ada 13 pajak yang ditangani oleh DKI Jakarta dengan masing-masing pajak daerah telah  berpayung hukung dengan tarif yang juga telah ditentukan. Disebutkan Edi sampai tanggal 21 Maret 2016 dari targetpajak Rp. 32.010.000.000.000 baru terealisasi Rp. 5.037.658.986.455.

Pemrov DKI juga memberlakukan berbagai kebijakan Kawasan Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Kendali Ketat, Kawasan Kendali Sedang, Kawasan Kendali Rendah dan Kawasan Khusus. “Untuk kawasan kendali ketat dan sedang jenis reklamenya hanya elektronik atau digital saja,” ungkap Edi.

Dijelaskan Edi, setiap penyelenggara reklame elektronik/digital dalam bentuk  megatron/videotrin/LED, wajib mengalokasikan tayangan untuk informasi program pemerintah/pemerintah daerah sebesar 30 persen dari total durasi waktu tayang perhari.

Sementara reklame yang berada di dalam mall atau pertokoan juga ditarik retribusi. Dengan bekerja sama dengan pengelola mall, Pemrov DKI mampu menarik retribusi reklame dalam mall atau pusat perbelanjaan. “Awalnya kita foto-foto satu persatu reklame yang ada di pusat perbelanjaan untuk diproses retribusinya,” ungkap Edi. Selain reklame, berbagai kebijakan lain yang diberlakukan adalah mengenai parkir yang diatur oleh Unit Pengelola Parkir. Bahkan Pemrov DKI telah mengaplikasikan sistem parkir online bagi pihak ketiga pengelola parkir.

Top