Government Tegal City

The realization of the Prosperous Tegal and Dignity-Based Service Excellence

Map Tegal City

Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Rubah Bahasa

Menu
Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno menerima undangan RAT KUD Karya Mina dari Ketua KUD Karya Mina Hadi Santoso.

TEGAL – Nelayan Kota Tegal berencana melakukan aksi damai di Gedung DPRD Kota Tegal, Rabu (23/03). Aksi damai dengan membawa kaos Jokowi dan akan diserahkan ke Anggota DPRD Kota Tegal untuk memprotes kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang melarang cantrang dan pursin. Aksi ini juga dilakukan oleh nelayan seluruh Indonesia di daerahnya masing-masing.

Sementara di tingkat nasional, nelayan Kota Tegal akan ikut serta mengadakan long march dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke Istana Negara pada Rabu (06/03) mendatang. Selain itu, nelayan akan mengadakan mogok tidak melakukan aktivitas selama satu hari dan mengadakan mimbar bebas terbuka di TPI Jongor serta pelabuhan Timur sampai ada keputusan atau tanggapan Presiden.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Mina Kota Tegal Hadi Santoso yang didampingi pengurus KUD Karya Mina Hadi T dan Imam Mulyono saat beraudiensi dengan Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno. Sebenarnya Hadi Santoso akan mengundang Walikota Tegal untuk membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang akan digelar di KUD Karya Mina, Rabu (30/03) mendatang.

“Sesuai rapat pegiat nelayan, akibat banyak kapal nelayan yang ditangkap sesuai kebijakan Menteri Susi, tentang larangan alat cantrang dan pursin, kami akan memakai seragam kaos Jokowi untuk diserahkan kepada DPRD. Sebab sampai saat ini belum ada tanggapan terkait pelarangan tersebut dari Menteri maupun dari Presiden,” ungkap Hadi.

Disebutkan Hadi, nelayan sudah bertemu Presiden Jokowi dan  Menteri Susi, tetapi tidak ada perkembangan. “Sebagai Presiden tidak ada tindak lanjutdan tidak ada keputusan. Tidak pro rakyat karena pelarangan ini seperti efek domino dan berdampak luas bahkan bagi KUD Karya Mina. Nelayan yang dilarang melaut tidak lagi membeli solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) milik KUD. Kemudian tidak ada sewa basketoleh bakul dari KUD,” tegas Hadi.

Dalam kesempatan itu, Hadi mewakili Nelayan Kota Tegal mengucapkan terima kasih kepada Walikota Tegal atas beras nelayan yang telah diserahkan kepada nelayan di tahun 2015 dan perijinan pendirian SPBN. Sebab, beras nelayan yang disalurkan kepada nelayan bukan berasal dari APBD tetapi dari dana operasional Walikota sendiri.

Mengenai hal tersebut, Walikota menghimbau dalam agenda penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh nelayan agar dilakukan secara santun dan penyampaian dengan anti huru hara dan tidak anarkis. “Tunjukkan nelayan Kota Tegal adalah masyarakat yang santun dengan cara yang tepat dan penyampaian aspirasi yang tepat sehingga mendapat apresiasi,” himbau Walikota.

Walikota pun menyatakan dukungannya terhadap apa yang disampaikan oleh nelayan. “Saya dukung apa yang disampaikan nelayan. Kalau seperti kemarin perlu tandatanganisurat berharap KKP bisa menindaklanjuti surat tapi sampai sekarang belum ada perkembangan lebih lanjut. KKP tidak melihat apa yang terjadi di daerah terkait dengan kesejahteraan nelayan. Saya harap karena ini gerakan bersama aspirasi dilakukan secara damai di Jakarta khususnya, berlakulah sopan dan tertib sehingga gerakan simpatik yang menggugah pemerintah,” tutur Walikota.

Walikota juga berupaya mengadakan komunikasi dengan Menteri terkait, namun keputusan tetap berada di Kementerian.

Mengenai beras nelayan, disebutkan Walikoat memang berasal dari non APBD yang merupakan kepedulian Walikota. Dalam kesempatan itu, Walikota juga mengajak nelayan untuk peduli lingkungan karena tahun 2016 ini Pemkot Tegal mentargetkan mendapat penghargaan Adipura. “Sayatetap bersama masyarakat nelayan yang sangat saya cintai. Sampaikan ke nelayan, kita punya tugas besar untuk raih adipura. Nelayan dihimbau untuk menjaga lingkungan. Sudah waktunya Kota Tegal mendapat Adipura,” sebut Walikota yang didampingi Asisten II Herlien Tedjo Oetami, SH, Plt. Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag Kota Tegal Drs. Soeripto, Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal Ir. Noor Fuady dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Tegal Dra. Hendiati Bintang Takarini, MM.

Noor Fuady menyebut terkait beras paceklik, Pemkot tegal akan mengeluarkannya jika terjadi musibah bencana banjir maupun angin barat sebanyak 100 ton. “Kalau beras nelayan sedang dipersiapkan pengadaannya melalui lelang,” tutur Noor Fuady.

Top