Government Tegal City

The realization of the Prosperous Tegal and Dignity-Based Service Excellence

Map Tegal City

Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Rubah Bahasa

Menu
Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

10 anggota komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Tegal, dan diterima oleh Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan sosial Sekretariat Daerah Kota tegal, Herlien Tedjo Oetami di ruang rapat lantai I Setda Kota tegal, komplek Balaikota, Rabu (16/3)

Dalam kesempatan tersebut, komisi B DPRD Kabupaten Kudus ini menyoroti pada masalah Perdagangan, UMKM dan Koperasi. Herlien dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa apa yang telah dilakukan Pemkot Tegal masih selalu melakukan perbaikan dan perbaiakan, disisi lain ia juga menyampaikan apabila ada ilmu yang bisa di bagikan kepada anggota komisi B DPRD kabupaten Kudus pihaknya akan dengan senang hati menyampaikan.

Sementara itu, ketua rombongan dari komisi B DPRD Kabupaten kudus, Muhtamad menyampaikan pihaknya tertarik pada penanganan industri yang sudah ada di Kota Tegal, serta cluster atau kampung-kampung usaha seperti kampung batik yang sudah ada yang di danai oleh Corporate Social Responsibility (CSR) beberapa perusahaan yang ada di Kota Tegal.

Politisi dari partai Nasional Demokrat ini menyampaikan bahwa, Kudus dirasa perlu untuk memiliki satu perda yang mengikat perusahaan besar, agar CSR yang diberikan jelas peruntukannya. Harus ada lembaga yang independen dan nanti diharapkan CSR dari Perusahaan-perusahaan tersebut bisa tersalurkan tanpa ada tendensi, artinya tidak ada rasa cemburu karena bantuan CSR dari perusahaan-perusahaan dimanfaatkan di moment-momen tertentu dari kepala daerah.

Ia berharap CSR di kota Kudus yang nantinya ditangani dari lembaga yang independen, terdiri dari perusahaan, masyarakat dan perwakilan pemerintah daerah, kolaborasi dari ketiga komponen tersebut bisa menjembatani yang selama ini, dimana perusahaan merasa jika CSR yang mereka keluarkan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu terkait dengan penggalangan massa dan beberapa kegiatan lainnya.

Sementara di kota Tegal, Muhtamad menilai sudah bagus dalam mengelola CSR, meskipun belum ada lembaga yang mengatur itu, namun sudah bagus membuat aturan untuk CSR. Tapi untuk di kudus memang untuk perdanya belum ada, oleh karena itu Ia merasa perlu untuk di buat perda sebagai regulasi yang menaungi, mengayomi dari kegiatan lembaga yang akan di coba di bentuk di kudus yang menangani masalah CSR di kabupaten Kudus.

Top