![]()
Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id
Rubah Bahasa
TEGAL – Kembali persoalan karaoke di Kota Tegal menjadi pembahasan di Pertemuan Ulama dan Umaro yang ke sebelas di Pondok Pesantren Daarul Hijrah, Jl. Duku, Kota Tegal, Senin (14/03). Berawal dari adanya indikasi dugaan gratifikasi kepada anggota DPRD Kota Tegal untuk memuluskan kembali dibukanya karaoke yang telah ditutup.
“Membaca berita koran bahwa ada tempat hiburan tercium aroma adanya gratifikasi yang menurut desas-desus diterima anggota DPRD. Sehingga muncul pada pemandangan umum Fraksi PAN. Kalau gratifikasi masuknya pada DPRD, justru saya bingung karena DPRD bukan decision maker. Sebab decision maker adalah pemerintah. Buktinya karaoke buka lagi sehingga DPRD jadi fungsi decision maker,” ungkap Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tegal KH. Abu Chaer An Nur mengawali mengutarakan uneg-unegnya setelah Pengasuh Pondok Pesantren Daarul Hijrah Habib Thohir Al Kaff membuka pertemuan Ulama Umaro yang dilaksanakan rutin setiap tiga bulan sekali.
Hadir dalam kesempatan itu Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno bersama Wakil Walikota Tegal Drs. HM. Nursholeh, M.MPd, Plt. Sekda Kota Tegal Dyah Kemala Sintha, SH, MH, Asisten I Drs. Imam Badarudin, Asisten II Herlien Tedjo Oetami, SH dan Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Selain itu hadir perwakilan Forkopimda Kota Tegal.
Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno menanggapi hal tersebut selalu berupaya membuat Kota Tegal yang aman dan
nyaman, sejahtera dan bermartabat.“Terima kasih atas masukan yang diberikanoleh Ketua MUI. Insya Allah kita tidak ada su’udzon, merupakan masih dugaan. Jangan dikembangkan jadi buruk sangka, harus sampai ada bukti dan ditindaklanjuti dengan kebijakan yang tegas,” ungkap Walikota.
Walikota menyebut Kota Tegal mencanangkan program pro investasi, sebagai pusat perdagangan dan jasa. Karena Kota Tegal tidak mempunyai sumber daya alam terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Pemkot membuat regulasi dan kebijakan melalui Perwal. Di Perwal No. 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Usaha Karaoke yang sangat ketat, salah satu klausul pengusaha karaoke dilarang menyediakan pemandu lagu dan miras, diatur jam operasi dan perijinannya. Sangat ketat dan ada reaksi dari para pengusaha, tetapi itu kebijakan yang harus ditaati kalau mau berinvestasi di Kota Tegal,” ungkap Walikota.
Selain itu, lanjut Walikota, telah dibentuk Tim Adhoc yang terdiri dari jajaran SKPD, tokoh masyarakat, tokoh agama dan camat serta lurah setempat yang mengevaluasi tentang tata tertib karaoke yang sudah menjadi suatu kebijakan. “Ini yang menimbulkan pertanyaan, ada karaoke yang dibuka, ditutup dan di buka kembali. Wewenang ada di Tim Adhoc yang menilai evaluasi. Kalau penuhi kriteria khususnya tidak menyediakan PL dan miras, ada pertimbangan dari Tim Adhoc untuk memutuskan usaha karaoke beroperasi dengan berpegangan aturan sesuai Perwal,” tegas Walikota.
Kepala BP2T Kota Tegal yang juga Ketua Tim Adhoc Bajari, SE menyebut pihaknya telah dipanggil Komisi II DPRD Kota Tegal dan ditanya tentang program penanganan tempat hiburan oleh Pemkot. Disebut Bajari, untuk menghindari sebuah kemaksiatan secara teknis Pemkot larang adanya pemandu lagu dan miras dan ruangan yang transparan sesuai Perwal No. 7 Tahun 2015.
Untuk non teknis, Pemkot membentuk Tim Adhoc yang memberikan pertimbangan dan saran sesuai Isi Perwal sehingga benar-benar karaoke terbebas dari kemaksiatan. Kami juga fair kalau mereka telah memenuhi persyaratan seperti Perwal, kami buka. Perangkat membinaan BP2T, DPPPKAD, Dinporabudpar dan Satpol PP melaksanakan monitoring dan pembinaan. Kalau ada berita terbukti menyediakan pemandu lagu dan miras, kami tutup,” tegas Bajari.
Sementara Sekretaris PCNU dr. Muslich mengatakan Pemkot perlu membatasi jumlah karaoke yang ada di Kota Tegal. “Saya usulkan supaya dibatasi. Kalau sebuah kota ada tempat hiburan itu kami maklum. Naikan pajaknya setinggi-tingginya sehingga karaoke itu hanya dinikmati oleh pengunjung yang punya uang,” tutur Muslich.
Sedangkana adanya ulama dalam Tim Adhoc, Muslich merasa risih dan kurang tepat karena seperti menjatuhkan nama ulama. “Karaoke dan ulama seperti sisi mata uang, mana mungkin ketemu, apa ada karaoke syariah?. Jangan dilibatkan ning hal-hal bangsa kaya kuwe,” ungkap Muslich sambil berbahasa Tegal.
Habib Thohir dalam pertemuan itu mengucapkan terima kasih kepada ulama dan umaro yang telah menghadiri pertemuan Ulama dan Umaro secara rutin. Pertemuan tersebut sebagai upaya bergandengan tangan dalam memperbaiki umat. “Berita yang ada diklarifikasi dan tanyakan saling bertabayun sehingga kita tidak lagi melakukan sesuatu yang ternyata tidak benar,” tutur Habib Thohir.