Government Tegal City

The realization of the Prosperous Tegal and Dignity-Based Service Excellence

Map Tegal City

Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Rubah Bahasa

Menu
Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

Walikota Hadiri Peringatan HUT Damkar Nasional
TEGAL – Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Tegal yang selama ini berada di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tegal, diwacanakan akan bergabung dibawah naungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal.

Hal tersebut sesuai dengan harapan Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, SH, MIP, saat memberi sambutan dalam Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Damkar ke-87 Tingkat Nasional Tahun 2016 di Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang, Selasa (01/03/2016).

Bertindak selaku Inspektur Upacara Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo dan dihadiri oleh  Kepala BNPB, Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, Perwakilan lembaga negara, Bupati/Walikota termasuk Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno yang hadir bersama Plt. Sekda Kota Tegal Dyah Kemala Sintha, SH, MH, serta Kepala BPBD Kota Tegal Imam Sofwan, SE dan Sekretaris DPU Kota Tegal Eko Eko Setyawan, MM.

“Kami berharap kedepan institusi Damkar menjadi bagian dari BPBD. Karena pada prakteknya di Provinsi Jawa Tengah khususnya, terdapat  15 kabupaten/kota, dimana institusi Damkar sudah bergabung di dalam BPBD dan sudah berjalan relatif dengan baik,” ungkap Gubernur dalam sambutannya.           

Penggabungan Damkar ke BPBD dilatarbelakangi adanya dua opini yang  berkembang kedepan dalam penanggungalan bencana dan penangunggalan kebakaran.  Pertama menjadi tupoksi BPBD sesuai amanat UU 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana dan opini kedua menjadi tupoksi Damkar.

Seiring sesuai terbitnya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan perubahannya sub urisan bencana dan sub urusan kebakaran menjadi wajib pelayanan dasar trantibumlinmas. Dikatakan Gubernur, Pemerintah Provinsi Jawa tengah mengusulkan bahwa kehadiran lembaga penanggulangan bencana daerah menjadi keharusan, karena tingginya intensitas bencana di Indonesia dan menjadi laboratorium bencana di Indonesia.

“Saya sampikan bahwa Jawa Tengah merupakan supermarket bencana. Kebakaran di Indonesia juga semakin meningkat setiap tahun oleh karena kesiapsiagaan damkar maka kebakaran dapat diatasi dengan segera dan kerugian dapat diminimalkan,” ungkap Gubernur yang menyebut dalam kurun waktu lima tahun terakhir, bencana kebakaran menjadi urutan teratas seperti halnya kejadian bencana tanah longsor, dan angin puting beliung.  Kebakaran hutan, lahan, perumahan, dan fasilitas publik seperti pasar merupakan tantangan bagi aparatur  seiring semakin pesatnya pembangunan. Dicontohkannya kebakaran di Pasar Johar dan Pasar Yaik di Kota Semarang, peran Damkar sangat penting.

“Latihan dan mengecek seluruh sarana dan prasarana termasuk SDM menjadi keharusan, sepertinya kita Perlu mengaudit sistem kelistrikan dan sistem hidran yang ada sehingga kita bisa memastikan semuanya aman dan berfungsi,” sebut Gubernur.

Sementara Walikota Tegal yang hadir dalam Upacara HUT ke-79 Damkar Tingkat Nasional mengatakan Kota Tegal sudah melaksanakan pelayanan Damkar. Namun diberbagai daerah Damkar sudah berdiri sendiri, dilihat dari tingkat kebutuhannya. Sedangkan Kota Tegal masih di bawah DPU. “Tinggal nanti kita melihat lagi, melengkapi dari sarana dan prasaran seusai kebutuhan terutama pelatihan SDM . Karena mereka punya kesiapsiagakan yang tidak bisa siaga 2, tetapi selalu siap siaga 1,” ungkap Walikota.

Terkait sudah terbitnya Perda BPBD, Sekretaris DPU Kota Tegal Eko Setyawan mengatakan cepat atau lambat melalui proses, selanjutnya Damkar menjadi bagian BPBD. Namun, tambah Eko, perlu ada produk hukum yang harus disesuaikan mungkin menunggung dengan pembentukan atau penyesuaian sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru.

“Kemarin sudah kita proses dan ajukan ke Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tegal. Namun karena menyangkut produk hukum yang saling terkait yang akan dilaksanakan saling bersama-sama, jadi tidak satu organisasi Damkar masuk  ke BPBD saja tetapi seluruh organisasi akan ditata kembali,” sebut Eko.

Sementara sarana dan prasarana Damkar, Eko menyebut jika melihat dari jumlah yang saat ini dimiliki oleh Damkar, memang masih perlu ditambah. Apalagi instruksi dari Menteri Dalam Negeri minimal satu kecamatan satu Damkar.

“Alhamdulillah dari DAK nanti akan bisa memenuhi persyaratan minimal itu. Kita dapat tambahan empat kendaraan, dua truck dan dua mobil double kabin. Apakah di setiap kecamatan nanti satu Damkar atau tidak, tergantung konsep yang akan kita kembangkan,” ungkap Eko yang menyebut Damkar saat ini baru memiliki tiga kendaraan.

Terkait peningkatan SDM, Eko mengatakan pemberdayaan SDM tetap dilaksanakan. Namun tidak menutup kemungkinan Damkar akan memberdayakan masyarakat untuk ikut andil dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran. “Kita akan melatih juga tenaga di kecamatan dan kelurahan, selain pelatihan bagi petugas Damkar juga di kecamatan plus pelatihan di kelurahan untuk menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR),” sebut Eko.

Dalam sambutannya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, mengatakan setiap tanggal 1 Maret setiap tahun diperingati HUT Damkar, semata-semata sebagai bentuk penghormatan kepada satuan dan anggota Damkar yang tanpa mengenal jerih payah dan 24 jam siaga penuh melaksanakan tugas dan panggilan menyelamatkan masyarakat di daerah masing-masing, melakukan tugas pemadaman baik pemadaman rumah, hutan,  bencana dan lain-lain.

“Tugas mulia ini kita peringati tiap tahun dan memberi penghargaan penghormatan bagi saudara sekalian yang melaksanakan tugas dan amanah sebagai satuan dan anggota Damkar,” ucap Mendagri.

Diakui Mendagri, Pemerintah belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan dan pendidikan yang maksimal kepada seluruh anggota kesatuan pemadam Kebakaran. Namun tahun ini sedang Kementerian Dalam Negeri mempersiapkan sebuah pendidikan yang khusus melatih dan meningkatkan profesionalisme serta pemahaman pengetahuan yang berkaitan dengan pemadaman kebakaran. Baik kebakaran rumah, hutan,baik itu diberbagai tempat dan penyelamatan nyawa manusia diberbagai kegiatan yang setiap saat menuntut kesatuan-kesatuan pemadam kebakaran menyelamatkan jiwa manusia yang sedang tertimpa musibah.

Oleh karena itu, lanjut Mendagri, Pemerintah daerah Provinsi, kabupaten/kota wajib harus ada satuan pemadam kebakaran dan harus mempunyai mobil pemadam kebakaran minimal di kota-kota besar setiap kecamatan. “Paling lambat 15 menit, tugas dari saudara sekalian dari posko-posko Damkar ke tempat-tempat musibah,” pinta Mendagri.

Selain itu, koordinasi dan komunikasi antar Pemerintah daerah dengan satuan Kepolisian RI, matra TNI, BPBD dan Palang Merah tetap berlanjut. “Semua itu merupakan satu kesatuan yang harus ada koordinasi bersama, yang harus ada kerjasama, bersatu, saling dukung, saling mengingatkan dalam rangka pencegahan musibah kebakaran yang ada,” tutur Mendagri.

Mendagri juga menyampaikan pesan bahwa motto pemadam kebakaran, pantang pulang sebelum api padam walaupun nyawa taruhannya harus mendapat apresiasi. Pada kesempatan ulang tahun tersebut, Menteri mengingatkan tugas pokok dan fungsi Pemadam Kebakaran, yakni Panca Daksa.  Antara lain Pencegahan dan pengendalian kebakaran, pemadaman kebakaran, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat, penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun.

Disamping tugas pokok tersebut, kata Mendagri, seluruh satuan pemadam kebakaran wajib menjaga kesehatan, menjaga stamina, wajib siaga 24 jam tidak mengenal hari libur dan siap diterjunkan memadamkan kebakaran khususnya dan menolong seluruh masyarakat yang  tertimpa musibah dan terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Polri, TNI, BPBD dan kesatuan yang lain.

“Dirgahayu satuan Pemadam Kebakaran RI, selamat bertugas, tingkatkan pengabidan untuk bangsa dan negara serta masyarakat,” ucap Mendagri.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menyerahkan penghargaan bagi Gubernur, Bupati/Walikota yang berprestasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kawasan Permukiman, gedung publik dan kawasa industri dengan masing-masing kriteria seperti kawasan Ibu Kota Provinsi, Kota Padat Pemukiman Penduduk, Kabupaten Padat Pemukiman Penduduk, dan Kabupaten yang memiliki hutan, lahan gambut dan semak belukar serta penghargaan kepada pemenang Kejuaraan Lomba HUT Damkar ke-97.

Top