Government Tegal City

The realization of the Prosperous Tegal and Dignity-Based Service Excellence

Map Tegal City

Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Rubah Bahasa

Menu
Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

BATANG – Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno menaruh perhatian terhadap Program Reforma Agraria yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional RI dan telah diujicobakan sejak tahun 2007.

“Reforma Agraria menjadi perhatian juga dari Pemerintah Kota sehingga nanti apabila memang pemerintah pusat sudah mengadakan semacam roadshow oleh Kementerian Agraria, tentu saja Pemkot mengupayakan agar program tersebut dapat dilaksanakan di Kota Tegal,” ungkap Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno usai menghadiri Penyerahan Sertipikat Program Reforma Agraria dan Pendandatanganan Prasasti Reforma Agraria di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan.

Walikota hadir bersama Plt. Sekda Kota Tegal Dyah Kemala Sintha, SH, MH dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Tegal Ir. Nunik Pratiwi. Hadir dalam acara tersebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Anggota Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, Plt. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Drs. Lukman Hakim, SH. Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo dan Bupati/Walikota se-Eks Karesidenan Pekalongan dan Ketua DPRD se-Eks Karesidenan Pekalongan.

Walikota mengatakan reforma agraria merupakan program prioritas dari pemerintah, yang secara jelas tercantum dalam dokumen Visi Misi dan Program Aksi Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian (Nawacita). Reforma Agraria menjadi bagian kelima Nawacita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Menteri Agraria meminta maaf kepada masyarakat Tani dan penggarap lahan di Desa Tumbreg, karena baru selama 17 tahun perjuangan, sertifikat dapat berikan. “Mohon maaf perjuangan selama 17 tahun. Semua ada akhirnya, semua ada hasilnya. Minta maaf kalau selama ini  belum ketemu jalannya,” ungkap Menteri dihadapan petani desa Tumbreg. Menteri pun memberi selamat kepada petani dan berpesan agar tanah diolah untuk kesejahteraan petani.

“Ini jaminan dari negara bahwa ibu bapak berhak atas tanah dan tidak ada yang mengusir. Cikal bakal dari kehidupan yang mententramkan dan memakmurkan,” ungkap Menteri.
Menteri pun berpesan agar tanah tidak dijual selama 10 tahun kedepan. Jika dalam tahun kesebelas, dijual hanya diperbolehkan kepada petani yang juga mendapatkan Program Reforma Agraria sehingga tanah tidak dimiliki oleh orang lain.

Setelah pembagian sertifikat kepada 425 petani warga Tumbreg seluas 89,8410 hektar bekas garapan PT Perkebunan Tratak di Desa Tumbreg ada 6 daerah lain yang juga akan diproses untuk Program Reforma Agraria antara lain di Pemalang Jawa Tengah, Garut, Ciamis, Cianjur, Palangkaraya, dan Dompu.

Gubernur Jawa Tengah mengahrapkan agar tanah ini bisa diolah oleh petani desa Tubreg. “Insyaallah subur, irigasi disiapkan dan embung kl kurang,” ungkap Gubernur. Gubernur juga mewanti-wanti pemilik tanah agar tidak menjual tanah yang telah diperoleh, sehingga sampai kepada anak cucu.

Hal tersebut juga diungkapkan Bupati Batang Yoyok yang meminta sumpah dari para petani agar tidak menjual tanah dan menyewakan tersebut kepada orang lain.

“Jangan sampai dijual tanah ini, pemerintah mengawasi. Kewajiban pemerintah pastikan tanah dogarap sehingga ada peningkatan hidup bagi petani untuk kesejahteraan,” kata Yoyok. Yoyok juga berjanji akan membangun infrastruktur untuk mempermudah petani menggarap lahan.

Top