![]()
Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id
Rubah Bahasa
BALI – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tegal bersama DPRD Kota Tegal menimba ilmu mengenai pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Denpasar dan RSUP Sanglah, Bali.
TAPD yang dipimpin oleh Plt. Sekda Kota Tegal Dyah Kemala Sintha, SH, MH dan anggota DPRD dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tegal Edy Suripno, SH, MH bersama Wakil Ketua I Drs. Ansori Faqih dan Wakil Ketua II Wasmad Edi Susilo, SH serta seluruh anggota DPRD Kota Tegal serta anggota TAPD Kota Tegal hari pertama mengunjungi Sekretariat Daerah Pemkot Denpasar, Selasa (15/12/2015). Rombongan diterima oleh Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara di Aula Pemkot Denpasar.
Edy Suripno menyebut sudah tepat pelaksanaan kunjungan kerja di Kota Denpasar, Bali sebagai tujuan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan strategi pendapatan daerah. “Kita bersama Pemerintah Daerah ingin memiliki gambaran yang sama terkait tentang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah di Denpasar,” ungkap Edy.
Edy meyakini Kota Denpasar ini memiliki strategi khusus sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan
mampu mengelola pendapatan daerah secara optimal sehingga sudah tiga kali mendapatkan penilaian oleh BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecuaian (WTP). “Hal itu merupakan hal yang patut kita tiru dan kita ikuti dalam rangka pengelolaan daerah,” tutur Edy.
Kemudian disebutkan Edy ada kesamaan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang terkait pengelolaan aset daerah, yang sering menjadi penilaian yang selalu mengganjal.
“Dari beberapa kali penilaian BPK persoalan aset selalu jadi catatan BPK sehingga belum mampu menembus WTP. Denpasar sudah tiga kali WTP. Saya yakin persoalan aset sudah menjadi persoalan yang rutin. Bagaimana kita-kita penglolaan keuangan daerah dan pengelolaan pendapatan daerah mudah-mudahan tidak terlupakan. Agar bisa menangkap dan memahami strategi yang ada di Kota Denpasar untuk bisa diterapkan di Kota Tegal,” sebut Edy.
Sementara Plt Sekda Dyah Kemala Sintha mengatakan membawa Tim TAPD datang untuk fokus belajar pada peningkatan pendapatan. Baik pendapatan dari pajak, hotel dan restauran. Disebutkannya, di Kota Tegal banyak hotel dan restauran. Namun pihaknya mengaku belum bisa mengelola secara optimal.
Plt. Sekda mempertanyakan kepada Sekda Kota Denpasar, apa kiat-kiat pendapatan dari pajak hotel dan restoran agar lebih optimal. Karena dilihatnya di Kota Tegal kemungkinan ada ketidakterbukaan dalam menyampaikan informasi mengenai tingkat hunian dari pengelola sehingga berpengaruh terhadap tingkat pajak yang tidak disetorkan secara optimal perlu pengawasan jadi dan
“Agar pendapatan dari pajak, hotel dan resturan meningkat, perlu ada kejujuran dari para pengelola hotel dan restauran,” ungkap Plt. Sekda.
Rai Iswara menyebut dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, Pemkot Denpasar melaksanakan tiga langkah kebijakan. Pertama selalu meningkatkan kualitas sosialisasi dan pemahaman, kedua penghargaan award kepada pembyara pajak dalam setiap ulang tahun dan ketiga bekerja sama dengan bank pembangunan daerah untuk pelayanan online sistem dalam hal pembayaran pajak daerah.
“Kita cukup cek dengan komputerisasi sehingga ketika masyarakat beli makanan dan minuman, pajak masuk ke
itungannya diketahui dengan sistem online. Pemkot juga melaksanakan MoU dan kerjasama restauran dan hotel. Kalau ada yang bandel kita kerja sama dengan kejaksaan membantu menagihkan ke kas daerah sebagai jalan terakhir,” jelas Sekda Kota Denpasar yang menyebut APBD Kota Denpasar hampir Rp. 2 T dan PAD sebesar Rp. 800 M yang sebagian besar dari sektor pariwisata.
Selain kunja ke Pemkot Denpasar, Tim TAPD juga berkunjung ke Dinas Pendapatan Kota Denpasar pada siang harinya. Kemudian pada Rabu (16/12/2015), Tim TAPD dan Anggota DPRD Kota Tegal melaksanakan kunja di RUSP Sanglah dan diterima oleh Direktur Keuangan RSUP Sanglah Ni Ketut Rupini, SH, MARS. Ni Ketut mempresentasikan mengenai strategi RSUP Sanglah dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan pengelolaan keuangan sebagai Badan Layanan Umum (BLU).