![]()
Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id
Rubah Bahasa
TEGAL – Enam fraksi di DPRD Kota Tegal menyampaikan pandangan umum terkait penjelasan Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno terhadap 5 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Tegal dalam Rapat Paripurna, Selasa (01/12) di Gedung DPRD Kota Tegal.
Kelima Raperda itu antara lain tentang Raperda Kota Tegal tentang Perubahan atas Perda Kota Tegal No. 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Raperda tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, Raperda tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Raperda tentang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan.
Dalam Pandangan Umum Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Eko Patrio Sumadi, memberi beberapa saran antara lain agar DPRD maupun alat kelengkapan yanga akan membahas Raperda dengan Pemkot bisa segera mendapatkan semua regulasi/dasar hukum bagi pembahasan lima Raperda tersebut. Terhadap tersedianya Terhadap tersedianya prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman pemerintah kota harus tegas kareana saat ini banyak perumahan yang di sediakan pengembang tidak di lengkapi sarana prasrana sebagai mana kewajiban yang akan di atur di dalam raperda ini termasuk ketersediaan ruang terbuika hijaunya, dengan tersedianya regulasi terkait Laboratorium lingkuangan di harapkan agar ketersedian tenaga analis/uji yang berkompeten, memiliki kapasitas dan penagalaman harus dipastikan dan Fraksi PDI Perjuangan akan mendorong agar pembahasan ke 5 (lima) raperda ini bisa segera selesai dan bisa di gunakan oleh pemkot di dalam mengambil/menetapkan kebijakan daerah terhadap semua persoalan yang terkait dengan lima raperda dimaksud.
Fraksi Golkar dalam pandangannya yang dibacakan oleh Muhammad Taufik berpendapat bahwa Pemerintah Kota Tegal
telah memperhatikan kebutuhan akan kearifan kondisi lokal serta mengakomodir aspirasi masyarakat dalam menyusun lima Raperda tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundangan. Untuk itu fraksi partai golongan karya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi.
Fraksi Demokrat Bersatu yang dibacakan oleh Hedria Priatmana, SE memandang Tegal sebagai jalur utama pantura dan persimpangan tujuan yang dilalui kendaraan menuju Semarang dan Purwokerto, Pemerintah harus mencarikan solusi pengaturan jalan agar tidak mengalami bencana kemacetan karena adanya perbaikan jalan yang ada disebagian wilayah Kota Tegal saat ini.
“Antisipasi ini juga berkaitan dengan akan dihadapinya musim libur sekolah dan hari besar agama (Natal) serta Tahun Baru mengingat ada dari jalur tersebut yang melalui sentra tempat peribadatan (gereja),” ungkap Hendria. Sementara penertiban pekerjaan fisik yang menimbun materialnya dipinggiran dan bahu jalan agar dapat menempatkan materialnya ditempat yang aman dan memberi tanda peringatan pekerjaan sehingga tidak mengganggu dan membahayakan pengguna jalan.
Fraksi PKB dalam pandangan umumnya yang disampaikan Hj. Siti Maryam, SH menanyakan mengenai sikap Pemkot tentang persoalan UU No. 11 Tahun 2011 tentang Parpol yang belum didukung adanya peraturan pemerintah sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya. Kemudian FPKB membari masukan mengenai pemberian bantuan keuangan Parpol agar tepat waktu dan konsekuen dengan pembinaan parpol. FPKB juga mempertanyakan mengenai bentuk pengawasan terhadap pengendalian menara telekomunikasi di Kota Tegal.
Sementara Fraksi Pantura yang dibacakan oleh Tuti Alawiyah menyebut Fraksi Pantura menyetujui 5 (lima) raperda untuk dilakukan pembahasan ditingkat selanjutnya, namun Fraksi mengingatkan bahwa materi Perda harus memiliki muatan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 136 UU No. 32/2004 jo pasal 14 UU No.12 /2011 bahwa Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi , disamping itu kelima Raperda tersebut harus memenuhi kaidah Hukum yang meliputi tiga aspek yakni: Yuridis (aspek kepatutan hukum), Sosiologis (menjamin rasa keadilan) dan Filosofis, (memberikan kemanfaatan bagi masyarakat umum).
“Fraksi PANTURA berharap pembahasan Raperda ini harus cermat, teliti dan hati-hati, agar nanti benar-benar menjadi produk yang bisa memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi Masyarakat Kota Tegal khususnya,” ungkapnya.
Sedangkan Fraksi PKS yang dibacakan oleh Rofii Ali, S.Si menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat antara lain berkaitan dengan pengaturan lalu lintas di perempatan depan kardinah yaitu jalan Werkudoro dari arah timur, mohon kesigapan petugas lalu lintas untuk dapat mengatur dengan baik mengingat antrian panjang sering terjadi dijalan werkudoro yang tidak berimbang dengan 3 jalan lainnya pada jam sibuk terutama pagi hari. Kemudian masih belum optimalnya penanganan perjudian dibanyak tempat, mengingat dampak perjudian ini akan berpengaruh terhadap ketahanan rumah tangga maka sangat diharapkan Walikota bersama Forkompinda dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut. Sementara kerjasama pelayanan kesehatan antar rumah sakit di Kota Tegal agar ditingkatkan menjadi lebih baik, terutama dalam menangani pasien kritis agar persoalan kerusakan alat maupun keterbatasan ruang ICU dapat memperoleh solusi yang tepat sehingga pelayanan terhadap pasien tetap dapat dilakukan secara maksimal.
Fraksi PKS juga menyoroti mengenai rencana program pembangunan Tempat Pemakaman Umum Terpadu agar benar-benar dilakukan kajian yang matang jangan sampai dalam memilih lokasi akan memunculkan masalah baru. Lokasi pertambakan milik Pemerintah Kota di wilayah panggung adalah daerah penyangga untuk pencegahan banjir dan rob tentu tidak tepat untuk lokasi makam disamping potensi air saat digali untuk pemakaman akan deras juga biaya pengurugan yang sangat tinggi. Lokasi tersebut perlu dilakukan kajian untuk perluasan obyek wisata PAI atau membuat Kawasan Kampung Wisata. Sementara untuk lokasi TPUT perlu dijajagi lahan tidur milik TNI AD untuk bisa diajukan hibah atau pembelian lahan.
Sedangkan persoalan saluran di lingkungan perumahan banyak dikeluhkan warga terutama menjelang musim hujan. “Diharapkan Pemerintah Kota dapat melakukan kajian model pemeliharaan saluran air di lingkungan pemukiman yang dapat menjamin sebagaimana bersihnya jalan raya yang senantiasa dipelihara oleh petugas kebersihan jalan raya,” ungkap Rofi’i.