Government Tegal City

The realization of the Prosperous Tegal and Dignity-Based Service Excellence

Map Tegal City

Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Rubah Bahasa

Menu
Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

TEGAL – Pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan peran Pengadilan Agama masih kurang. Bahkan umumnya masyarakat menganggap Pengadilan Agama adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Untuk itu perlu dilaksanakan sosialisasi lebih intens untuk mengedukasi masyarakat agar mereka paham fungsi dan peran Pengadilan Agama.

Hal tersebut dikatakan Ketua Pengadilan Agama Kota Tegal Drs. H. Nasirudin, M.H saat beraudiensi dengan Walikota Tegal Hj. Siti  Masitha Soeparno di Ruang Audiensi Kantor Walikota Tegal, Senin (23/11/2015). Nasirudin didampingi Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Tegal Abdul Jabar yang baru menjabat di Pengadilan Agama Kota Tegal sejak 30 September 2015 lalu. Sedangkan Walikota didampingi Kepala BKD Kota Tegal Drs. Irkar Yuswan Apendi, MM serta Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Tegal Drs. H. Moh. Ali Rosyidi, MPd.  

“Masyarakat masih banyak yang menganggap Pengadilan Agama seperti KUA. KUA menangani saat terjadi pernikahan semenatara Pengadilan Agama menangani konflik yang terjadi dalam membina rumah tangga,” ungkap Nasirudin yang menyebut kedatangannya untuk menjalin silaturahmi sebagai pimpinan baru Pengadilan Agama di Kota Tegal.

Warga kelahiran Tegal dan sempat tinggal di Desa Banjaranyar Balapulang Kabupaten Tegal itu menyebut status Pengadilan Agama berada di bawah Makamah Agung (MA). Sama statusnya seperti Pengadilan Negeri. Hanya berbeda urusan yang ditangani yakni masalah perceraian, masalah warisan dan masalah ekonomi syariah.

“Sebagai pelayan masyarakat, Pengadilan Agama telah melayani masyarakat dengan baik dan tidak ada masalah,” ungkap pria yang menempuh pendidikan SD di Banjarsari Balapulang..

Beberapa program pelayanan kepada masyarakat juga akan digalakkan oleh Nasirudin. Antara lain isbat nikah massal yang diperuntukkan bagi pasangan yang telah menikah dan rukun nikahnya dipenuhi sesuai peraturan agama yang berlaku, namun belum didaftarkan ke negara. Sehingga belum mendapatkan akta atau surat nikah. Sementara anak hasil perkawinan mereka belum mempunyai akta kelahiran.

“Pengalaman saya sudah laksanakan di Tangerang, banyak pasangan yang menikah dan memenuhi syarat nikat tetapi belum dicatatkan. Mudah-mudahan di Kota Tegal bisa dilaksanakan,” ungkapnya yang sekolah MTs dan MA di Jombang Jawa Timur itu. Program itu dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Disdukcapil, KUA dan Kementrian Agama. Sehingga selain pasangan mendapat surat nikah juga anak mereka segera mendapat akta kelahiran.

Sementara Abdul Jabar menyebut dengan sosialisasi yang dilaksanakan akan meluruskan image Pengadilan Agama yang selama ini dikenal sebagai KUA.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Tegal mendukung langkah Pengadilan Agama untuk melaksanakan sosialisasi sehingga masyarakat dapat teredukasi dengan baik. “Minta edukasi yang tepat kepada masyarakat. Apalagi marak kawin siri yang terjadi di masyarakat. Pengadilan Agama juga harus berkordinasi dengan BKD secara baik dalam hal pembinaan PNS dalam menangani kasus perceraian,” ungkap Walikota.

Mengenai tugas yang baru dijabat oleh Nasirudin, Walikota memberi ucapan selamat bekerja, apalagi bekerja di Pengadilan Agama adalah bekerja untuk dunia dan akherat. Selain itu kerja sama Pemkot dan Pengadilan Agama agar selalu terjalin dengan baik, utamanya dalam membina komunikasi dan koordinasi. Sementara program-program yang dijalankan Pemkot, Pengadilan Agama diminta juga untuk turut berpartisipasi dan mensukseskannya. Seperti Monitoring Wajah Kota dengan Bersepeda dan Dialog Interaktif Walikota dengan Masyarakat yang dilaksanakan pada Jumat pagi minimal satu bulan sekali dan diikuti juga oleh Forkopimda.

Irkar menyebut BKD yang mengampu 4.600 pegawai dan dalam menangani beberapa kasus perceraian dilaksanakan dengan peraturan dan permohonan sesuai dengan mekanisme. “Sebagai penasihat perkawinan kami upayakan agar mereka bina rumah tangga jangan sampai kedua belah pihak bercerai,” ungkap Irkar.

Untuk itu, Irkar meminta Pengadilan Agama agar proses perceraian selalu berkoordinasi dengan BKD sesuai peraturan untuk ditindaklanjuti bersama.

Top