Government Tegal City

The realization of the Prosperous Tegal and Dignity-Based Service Excellence

Map Tegal City

Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Rubah Bahasa

Menu
Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

TEGAL – Berbagai pertanyaan dari masyarakat mengenai bantuan sosial dan hibah, mendasari Pemerintah Kota Tegal untuk mensosialisasikan melalui berbagai media. Salah satunya melalui siaran di Radio Sebayu FM dengan acara Dialog Interaktif Walikota Menyapa pada Selasa (11/8) pagi.

Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno bersama menjawab berbagai pertanyaan dari pendengar radio melalui SMS maupun telepon langsung ke Radio Sebayu. Walikota didampingi Plt. Sekda Kota Tegal Dyah Kemala Sintha, SH, Asisten II Setda Kota Tegal Drs. R. Supriyanta, Kepala Bappeda Kota Tegal Drs. Imam Badarudin, Kepala Kantor Kesbangpolinmas Drs. Soeripto, Kepala Dishubkominfo Kota Tegal Drs. Johardi, MM, Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Tegal Drs. Moch. Ali Rosyidi, M.Pd dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Tegal Dra. Hendiati Bintang Takarini, MM.

Disebutkan Walikota kegiatan sosialisasi Bansos dan hibah melalui radio agar masyarakat mengetahui tentang aturan hibah dan bansos saat ini. “Banyak sekali pertanyaan dari masyarakat terkait bansos dan hibah. Mudah-mudahan bisa menjadi sosialisasi yang efektif bagi masyarakat bagaimanakah pengajuan terkait dengan bansos dan hibah yang benar sesuai dengan aturan,” ungkap Walikota.

Disebutkan Walikota, ada dasar hukum yang mengikat terkait pengelolaan bansos karena terkait uang negara. “Sehingga apabila mengikuti dasar hukum yang berlaku dan diajukan secara benar, lewat verifikasi yang benar, bukan mana yang mendapat prioritas mendapatkan bansos tetapi pengajuannya harus benar. Aturan harus dijalankan agar tidak keliru memberikan suatu bantuan sosial dan hibah. Sehhingga tidak ada persepsi yang keliru dan sosialisasi ini menjadi suatu acuan bagaimana tata cara mengajukan proposal dalam pengajuan bansos dan hibah,” jelas Walikota.

Imam menjelaskan bagaimana mekanisme pengajuan Bantuan Sosial dan Hibah kepada Pemkot oleh kelompok masyarakat. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri NO. 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari APBD, kelompok masyarakat yang mengajukan harus berbadan hukum.

“Semua permohonan bantuan sosial dan hibah harus menggunakan proposal permohonan bantuan yang ditujukan kepada Walikota Tegal, dan permohonan tersebut sudah merinci rencana penggunaan dari bantuan yang akan diajukan. Sesuai aturan, pemberian bantuan sosial dan hibah harus sudah dianggarkan terlebih dahulu dalam KUA APBD (Kebijakan Umum Anggaran APBD). Mengingat penyusunan KUA APBD dilaksanakan disetiap bulan Juni, maka pengajuan proposal bantuan sosial dan hibah harus diajukan sebelumnya, hal ini dilakukan agar permohonan yang diajukan dapat dianggarkan dalam KUA yang akan disusun,” jelas Imam.

Moch. Ali menyebut saat ini permohonan hibah dan bansos dilakukan verifikasi melalui satu pintu di Bagian Kesos Setda Kota Tegal. Setelah diverifikasi maka proposal baru disalurkan kepada SKPD terkait misalnya Dinporabudpar untuk bidang keolahragaan, Disdik untuk bidang pendidikan dan Dinsos untuk bidang kemasyarakatan. “Saat ini sudah ada 390 proposal yang masuk untuk diverifikasi,” ungkap Moch. Ali.

Sementara R. Supriyanta menyebut, untuk bansos bagi resiko sosial tinggi dapat diberikan. Meski tak memiliki badan hukum, proposal yang diajukan dapat disertai bukti kejadian. Misalnya rumah tinggal kebakaran dan bantuan kematian.

Soeripto mengatakan Pemkot memberikan bantuan secara terus menerus dan tidak boleh terus menerus. Untuk yang terus menerus diberikan kepada pihak-pihak yang dibentuknya berdasarkan peraturan perundang -undangan. “Ada 14 lembaga yang diberikan bantuan terus menerus,” ungkap Soeripto. Antara lain, sebut Soeripto, KONI, Pramuka, PMI, LVRI, FKDM, Baznas, MUI, PKK, KORPRI, Dewan Kesenian dan Dewan Pendidikan.  

Bansos digunakan sesuai peruntukkannya, sehingga tidak boleh digunakan untuk honor dan tidak sesuai kegiatan Pemkot.

Sementara bantuan Pemkot juga diberikan dalam dunia pendidikan. Misalnya pendampingan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan oleh Pemrov maupun Pemerintah Pusat. “Diberikan rutin sepanjang ada BOS dari Provinsi, sehingga kita beri pendampingan,” ungkap Soeripto.

Sedangkan bantuan untuk Organisasi Politik, disebutkan Ripto, besarnya bantuan sesuai dengan perolehan kursi di DPRD. “Ada 10 parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Tegal,” ungkap Soeripto.

Top