![]()
Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id
Rubah Bahasa
TEGAL - Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) berguna untuk menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya – upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, sekaligus sarana menilai dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi.
“Reformasi birokrasi sebagai langkah untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government), terus diupayakan agar tercapai efektivitas, efisiensi dan peningkatan kinerja organisasi pemerintahan,” ungkap Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno saat membuka Sosialisasi PMPRB Pemerintah Kota Tegal Tahun 2015 di Ruang Rapat Lantai II Setda Kota Tegal, Rabu (5/8) yang diselenggarakan Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tegal.
PMPRB dilaksanakan selama 2 (dua) hari, pada tanggal 5-6 Agustus 2015 dengan jumlah peserta Sosialisasi PMPRB Pemkot Tegal Tahun 2015 sebanyak 60 orang terdiri dari pejabat yang tergabung dalam tim teknis penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemkot Tegal tahun 2015-2019, Sekretaris Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, Staf Inspektorat serta Staf Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tegal.
Guna mencapai tujuan reformasi birokrasi, Walikota menyebut perlukan upaya luar biasa dalam menata ulang proses birokrasi dan aparaturnya dari tingkat tertinggi hingga terendah. Sehingga dapat tercapai beberapa tujuan. Antara lain menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintergrasi, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN. Selain itu, juga mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Terlebih lagi masih banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah Kota Tegal, seperti belum optimalnya kinerja aparatur pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta melaksanakan fungsi pelayanan publik, belum efektifnya pelaksanaan sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan, masih lemahnya profesionalisme, disiplin dan budaya kerja aparatur, masih lemahnya pelaksanaan sistem pengawasan yang efektif dan efisien guna mendukung terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan bebas dari KKN dan masih terbatasnya sarana dan pra-sarana aparatur pemerintah untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan serta pembangunan.
“Sebagaimana kita ketahui bersama upaya perbaikan dalam reformasi birokrasi meliputi 8 (delapan) area perubahan, yaitu: bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, SDM aparatur, perundang-undangan, akuntabilitas, pengawasan dan mind set dan culture set,” jelas Walikota.
Selain itu, model PMPRB memiliki beberapa kemampuan, antara lain mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan instansi pemerintah, serta memperbaikinya, meningkatkan kinerja instansi pemerintah, memberikan motivasi dan mendorong keterlibatan para pegawai dalam proses dan pengelolaan pelaksanaan kebijakan, meningkatkan kepekaan para pegawai, dan sebagai benchlearning / proses pembanding untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.
Sedangkan fokus PMPRB adalah penilaian terhadap langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dikaitkan dengan ‘hasil yang diharapkan’ sebagaimana tercantum di dalam Permenpan dan RB No. 20 Tahun 2010 tentang road map reformasi birokrasi 2010 – 2014, dan juga dikaitkan dengan indikator kinerja utama instansi pemerintah dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi.
“Reformasi birokrasi sendiri dalam pelaksanaannya perlu dikawal dengan manajemen perubahan, karena perubahan yang terjadi bersifat evolusi bukan revolusi atau terjadi terus menerus. Sebagai aparatur negara, kita semua harus siap berubah, berubah menjadi lebih baik, menuju good governance dan clean government,” ajak Walikota.
Walikota mengharapkan berharap narasumber dapat memberikan materi secara komunikatif dan interaktif sehingga terbina suasana pembelajaran yang baik dan menghasilkan transformasi pengetahuan yang maksimal. Dan kepada para peserta agar mengikuti sosialisasi ini dengan seksama dan mampu menyerap materi yang disampaikan sehingga pada saat implementasi di skpd masing-masing dapat berjalan dengan baik.
Sebagaimana dilaporkan Harnoto, SH Kepala Sub Bagian Kelembagaan, Tata Laksana dan Kinerja Aparatur Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tegal yang membacakan sambutan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tegal I. Sutjipto, SH, PMPRB bertujuan menamakan persepsi dan membangun pemahaman terkait penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemkot Tegal, membekali ilmu Pengetahuan Teknis kepada SKPD agar memahami, mendalami dan dapat melaksanakan penilaiaan mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pada SKPD masing-masing.
“Hasil yang diharapkan terciptanya transformasi pengetahuan yang maksimal kepada para peserta sosialisasi sehingga memahami materi PMPRB dan pada saatnya mampu melakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pada SKPD masing-masing, sebagai upaya mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi,” kata Harnoto.
Sebagai Narasumber atau fasilitator Bagus Panuntun, S.STP himdari Inspektorat Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Provinsi Jawa tengah dengan menyampaikan beberapa materi sosialisasi. Antara lain penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, kebijakan reformasi birokrasi dan penyusunan road map reformasi birokrasi. Sosialisasi dilaksanakan dengan metode pembelajaran sosialisasi PMPRB meliputi ceramah, tanya jawab, curah pendapar dan simulasi.