![]()
Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id
Rubah Bahasa
KOTA TEGAL – Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus memperkuat pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) sebagai salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat partisipasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Penguatan Pengelolaan SP4N-LAPOR! untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang digelar di Ruang Rapat Lantai 1 Sekretariat Daerah Kota Tegal, Selasa (6/10/2026).
Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, perguruan tinggi, mahasiswa, serta unsur masyarakat. Hadir sebagai narasumber Sudibyo Aji Wijaksono, S.T., M.P.A., Analis Kebijakan Madya pada Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Publik, yang menyampaikan pentingnya pengelolaan pengaduan masyarakat secara responsif, transparan, dan berkelanjutan.
Sementara itu, sambutan Kepala Diskominfo Kota Tegal Dorres Indrian Nugroho, S.STP., M.Si. dibacakan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik dan Statistik Diskominfo Kota Tegal, Sulung Pramedis Raharsyah, S.Kom., yang didampingi Arif Budiyanto, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda sekaligus moderator kegiatan.
Dalam sambutannya, Dorres menekankan bahwa kepercayaan publik sangat erat kaitannya dengan kualitas pelayanan pemerintah, khususnya kemampuan pemerintah merespons kebutuhan, keluhan, dan aspirasi masyarakat. “Setiap pengaduan adalah sinyal untuk perbaikan layanan. Pengaduan masyarakat tidak semata-mata harus dipandang sebagai keluhan, tetapi sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.
Menurutnya, terdapat sejumlah faktor penting dalam membangun kepercayaan publik, di antaranya memperkuat keterlibatan masyarakat, meningkatkan kapasitas kebijakan, menghadirkan pelayanan publik yang andal, serta membangun ekosistem informasi yang sehat dan terbuka.
Dalam konteks tersebut, SP4N-LAPOR! menjadi salah satu kanal penting untuk menghimpun pengaduan dan aspirasi masyarakat secara terintegrasi. Data pengaduan yang masuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi sekaligus dasar penyusunan kebijakan pelayanan publik berbasis bukti atau evidence-based policy.
Sementara itu, Sudibyo Aji Wijaksono menjelaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir ketika tidak mengetahui secara pasti instansi yang memiliki kewenangan menangani suatu persoalan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip No Wrong Door Policy, yakni setiap pengaduan masyarakat harus tetap diterima dan diteruskan kepada instansi yang berwenang. “Tidak ada salah pintu. Masyarakat tidak perlu bingung harus melapor ke instansi mana. Ketika pengaduan masuk melalui kanal yang tersedia, pengaduan tersebut dapat diteruskan kepada instansi yang memiliki kewenangan untuk menanganinya,” jelasnya.
Ia mencontohkan persoalan infrastruktur jalan. Apabila masyarakat menyampaikan laporan kepada Pemerintah Kota Tegal, namun kewenangan penanganannya berada pada pemerintah provinsi, maka laporan tersebut dapat diteruskan kepada instansi yang berwenang. Demikian pula apabila persoalan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Menurut Sudibyo, mekanisme tersebut dapat membuat proses birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Masyarakat juga dapat memantau perkembangan laporan sehingga mengetahui sejauh mana pengaduan yang disampaikan telah ditindaklanjuti.
Ia juga mengingatkan pentingnya kelengkapan data dalam setiap laporan. Apabila admin instansi membutuhkan informasi tambahan, masyarakat perlu memberikan data yang diperlukan agar proses penanganan laporan dapat berjalan optimal. “Jangan sampai ketika admin instansi meminta data tambahan, data tersebut tidak dilengkapi. Karena kelengkapan data sangat menentukan proses tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sudibyo menegaskan bahwa pengaduan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai sarana menyampaikan keluhan. Kanal pengaduan juga dapat digunakan masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, serta memberikan masukan terhadap kebijakan dan pelayanan pemerintah.
Ia menilai keterlibatan mahasiswa dan masyarakat dalam pengelolaan pengaduan merupakan bagian penting dari penguatan partisipasi publik. Mahasiswa tidak hanya dapat berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang ikut mengawasi dan memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam kesempatan tersebut juga dibahas pentingnya respons yang baik dari admin pengelola pengaduan. Respons yang defensif terhadap laporan masyarakat justru dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik. Sebaliknya, respons yang cepat, jelas, dan solutif dapat menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Adapun sejumlah isu yang selama ini banyak muncul melalui kanal pengaduan di lingkungan Pemerintah Kota Tegal antara lain persoalan infrastruktur jalan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, data Desil DTSEN, bantuan sosial, pendidikan dasar dan menengah, serta penerangan jalan.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Tegal berharap pengelolaan SP4N-LAPOR! tidak berhenti pada penerimaan dan penyelesaian pengaduan, tetapi dapat menjadi sumber data penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.
Penguatan pengelolaan pengaduan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkot Tegal mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(*)