![]()
Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id
Rubah Bahasa
KOTA TEGAL - Driver Maxim Kota Tegal, Selasa siang (22/9/2026) melakukan aksi damai ke DPRD Kota Tegal. Kedatangannya beramai-ramai untuk mengadukan permasalahan yang saat ini tengah dihadapi para driver Maxim. 10 orang perwakilan driver Maxim diterima Komisi III DPRD Kota Tegal, termasuk turut hadir Kapolres Tegal Kota AKBP Heru Antariksa, Kepala Dishub Kota Tegal Abdul Kadir, dan Kepala Diskominfo Kota Tegal, dan perwakilan dari aplikator.
Disampaikan Yusuf sebagai koordinator aksi, bahwa sudah kedua kalinya driver Maxim datang mengadukan ke DPRD Kota Tegal lantaran tidak ada kejelasan dan keberpihakan aplikator kepada para driver. "Kedatangan kami karena aplikator dinilai tidak memberikan jawaban yang pasti, bahkan apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan driver pada aksi sebelumnya seakan-akan dikesampingkan," ucapnya.
Ada 6 tuntutan yang disampaikan diantaranya terkait transparansi pembagian order. Para driver mendorong adanya keterbukaan sistem dan algoritma pembagian order agar lebih adil dan akuntabel. Selanjutnya, meminta mengevaluasi kebijakan pendaftaran driver baru untuk menjaga keseimbangan antara jumlah driver dan ketersediaan order. Meminta mengevaluasi atau penghapusan sistem prioritas berbayar yang dinilai membebani mitra pengemudi.
Kemudian meminta peninjauan terhadap penggunaan platform Vee agar tidak menambah beban operasional driver. Selain itu menuntut realisasi potongan sebesar 8 persen tanpa tambahan biaya lainnya. Karena potongan selama ini hampir mencapai 20 persen, padahal sesuai aturan justru maksimal potongan sebesar 8 persen namun belum direalisasikan pihak aplikator. Para driver juga meminta prosedur verifikasi yang lebih jelas dan tidak merugikan driver, termasuk akses terhadap atribut prioritas.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Tegal Hj. Nur Fitriani, S.E,Akt.,M.M mengatakan, bahwa aturan para ojek online ada pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 di Kementerian Perhubungan, kemudian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 667 Tahun 2022 dan dikuatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 per 1 Juli 2026. Bahwa pada aturan tersebut, aplikator wajib memaksimalkan atau mengenakan potongan komisi maksimal 8 persen. Selain itu, sudah tidak dibenarkan adanya hidden cost atau biaya-biaya lain yang tidak jelas. Jika ada aplikator di Kota Tegal yang ternyata tidak sesuai aturan, maka rekan-rekan driver bisa melampirkan surat dengan bukti-buktinya yang diajukan ke Dinas Perhubungan hingga DPRD Kota Tegal.
Nur Fitriani menjamin akan dilakukan langkah tegas dari SP 1, SP 2, SP 3 hingga ditutupnya aplikator bersangkutan di wilayah Kota Tegal, sejauh masih membandel dan tidak ada upaya evaluasi perbaikan sesuai aturan yang ada.
Kepala Dishub Kota Tegal Abdul Kadir juga meminta para driver manakala menemui permasalahan agar bisa berkonsultasi dengan Dinas Perhubungan. Jika memang ditemui aplikator yang tidak sesuai aturan, maka Dishub siap memberikan teguran.
Kepala Diskominfo Kota Tegal Dorres Indrian Nugroho mengapresiasi aksi damai yang dilakukan driver Maxim. Ia menuturkan, bahwa untuk mendorong masyarakat menggunakan ojek online, di Kota Tegal sudah terpasang wifi publik yang bisa diakses dengan mudah. Dengan langkah tersebut, memudahkan konsumen maupun driver online mengakses wifi secara gratis, manakala memang kehabisan kuota atau akses internet pada smartphonenya.
Pada penyampaian aspirasi ini, seluruh pihak yang menjembatani meminta pihak aplikator untuk segera memberikan jawaban, realisasi dan evaluasi terhadap tuntutan yang disampaikan para driver Maxim.(*)