Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno mengambil sumpah dan melantik Drs. Sridana Bawa Basuki sebagai Direktur Utama dan Siti Fatimah sebagai Direktur PD BPR BKK Kota Tegal, Rabu (25/2) di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Sekretariat Daerah Kota Tegal.

Usai pengambilan sumpah dan melantik kedua pejabat PD BPR BKK Kota Tegal, Walikota meminta keduanya untuk meningkatkan komitmen kinerja dengan menghasilkan laba yang optimal ditengah persaingan lembaga keuangan di Kota Tegal.

Selain itu, Walikota juga meminta kedua pejabat mampu memberi edukasi kepada masyarakat bahwa ada instansi atau lembaga keuangan yang dipimpinnya dapat menopang dan mendukung usaha yang dijalankan oleh masyarakat.

“Bukan hanya slogan semata, tetapi kerja nyata. Waktu tahun 2015 hingga 2019 adalah waktu yang singkat dan akan menjadi penilaian sesuai sumpah yang baru diucapkan untuk direalisasikan dalam kerja nyata,” pinta Walikota.

Mengenai pemasaran dan promosi yang dilakukan PD BPR BKK Kota Tegal agar memperhatikan sarana dan prasarananya. Dengan prasarana yang layak, PD BPR BKK Kota Tegal dapat meyakinkan produk yang tawarkan kepada masyarakat. “Kalau kendaraan tidak representatif dan tidak layak itu membawa cerminan atau image. Untuk itu, yakinkan agar sarana dan prasarana yang digunakan dapat mendukung,” pinta Walikota.

Seperti diketahui, Sridana dan Siti Fatimah ditetapkan secara aklamasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada 29 Januari 205. Selain menetapkan dan mengangkat direksi, RUPS-LB tersebut juga melaksanakan pengadaan Aktiva Tetap dan inventaris. Pengangkatan Sridana dan Siti Fatimah juga berdasarkan hasil uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang menyatakan keduanya dinyatakan lulus. Sehingga Sridana dan Siti Fatimah ditetapkan dan diangkat sebagai Direktur Utama dan Direktur PD BPR BKK Kota Tegal sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan 29 Januari 2019.

Usai pengambilan sumpah dan pelantikan, Sridana dan Siti Fatimah menandatangani Pakta Integritas dengan Pemagang saham.

Dalam pengadaan Aktiva tetap dan Inventaris di RUPS-LB disetujui pengadaan aktiva tetap dan inventaris dengan anggaran sebesar Rp. 56.250.000. Sementara HTI sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar 25,19% dan setelah adanya penambahan sebesar Rp. 56.250.000 tersebut menjadi 26,65 %.