Warga RW X dan RW XII Kelurahan Panggung Tegal Timur Kota Tegal yang mengharapkan sertifikat hak milik (SHM) diminta untuk tetap mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku. Jika memang semua syarat terpenuhi, Pemkot tidak akan menghalang-halangi keinginan warga.

Sementara 16 KK yang berada di RT 06 RW XI Kelurahan Mintaragen dipersilakan mengajukan sertifikat karena lahan yang ditempati mereka tidak tercatat dalam KIB, tidak dikenakan sewa dan hanya membayar PBB.

“Kalau semua terpenuhi, kenapa harus dihalang-halangi. Warga Panggung yang luar biasa sabarnya tetapi harus mengikuti aturan dan proses mekanisme yang berlaku,” ungkap Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno usai meninjau kondisi dan lokasi pemukiman warga RW X dan RW XII Kelurahan Panggung Tegal Timur, bersama Pimpinan dan anggota DPRD Kota Tegal, Senin (16/02). Warga RW X dan RW XII merupakan warga yang mayoritas menghuni lahan milik Pemkot dengan system sewa.

Hadir dalam kunjungan tersebut Walikota didampingi Plt. Sekda Kota Tegal Dyah Kemala Sintha, SH dan jajaran SKPD di Lingkungan Pemkot Tegal dan Anggota DPRD Kota Tegal serta warga RW X dan RW XII Kelurahan Panggung serta warga RW XI Kelurahan Mintaragen.

Dari hasil dialog tersebut, sesuai arahan Ketua DPRD Kota Tegal Edy Suripno, SH, MH. Pemkot Tegal akan mendelegasikan tim untuk berangkat berkunjung ke Kota Surabaya dan Malang untuk mengetahui solusi yang telah diambil di dua kota itu yang pernah memiliki persoalan yang sama. Apalagi usai mendengarkan masukan-masukan dari warga, Walikota meyakinkan warga bahwa Walikota dan Pimpinan Dewan semua berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masukan Warga

Nino Aditya Pradana perwakilan RW X mengatakan warga sudah menempati tanah sejak 35 tahun lalu. Nino mempelajari bahwa tanah timbul yang jadi tanah kekuasaan Pemkot Tegal ternyata bukan lahan Pemkot Tegal. Kemudian warga memberanikan diri dari tahun 2011 untuk mengajukan sertifikai tanah. Pertama mohon bantuan kepada wakil rakyat kemudian dapat wawasan dan membuat proposal, pada saat walikota terdahulu mendapat respon dengan audiensi tiga kali. “Warga ingin memiliki sertifikat dan mengharapkan kepemilikan tanah,” ungkap Nino.

Ketua Paguyuban Karangsari RW XIII, Aji Priyanto, memberanikan diri ajukan sertifikat. Dia mengungkapkan untuk wilayah RW XIII RT 01 s/d RW 07 tahun 1996 di wilayahnya sudah ada yang sertifikat kurang lebih ada 47 bidang rumah. “Kami sudah menghuni dari 20 tahun di tahun 2008 dan 2009 sudah mengajukan terbentuknya Pansel Sembilan. Dari Karangsari RW XII ada 494 bidang rumah baru 185 KK yang mengajukan,” ungkap Aji.

Sedangkan Muhammad Hidayat dari RT 06 RW XI mengajukan sertifikat untuk tanah terjepit antara tanah Pelindo dan tanah milik PT. KAI yang terletak di belakang rumahnya. Tanah tersebut dulu tanah persil desa. “Di tanah tersebut terdapat 16 rumah yang mendiami sejak tahun 1975. Kepemilikan tanah tidak ada jual beli dan dibawah tangan semata saling percaya. Kami mengharap sertifikasi dari Pemkot,” ungkap Muhammad.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Tegal Ir. Nunik Pratiwi, untuk tanah di RW X dan RW XIII sudah dilaksanakan koordinasi dengan dewan. Di RW 10 pada awalnya bangunan tahun 1981 dan 1982, dibangun 100 unit rumah di tahap pertama, kemudian tahap kedua 40 dan tahap ketiga 40 pada tahun 1995. Ada 180 unit rumah yang menggunakan perjanjian sewa beli dengan 10 unit rumah tidak ada sewa beli dari kementerian sosial. Lahan tersebut dalam penguasaan Pemkot dan perlu ada kajian kembali oleh tim kajian, sehingga menentukan bagaimana tindaklanjut asset tersebut.

“Data saat ini yang berkembang sudah ada 500 petak di atas sub inti sehingga perlu ada verifikasi kembali. Ada 185 pemohon dengan catatan penguasan Pemkot dikenakan sewa. Sementara di Kelurahan Mintaragen tidak tercatat dalam KIB dan tidak dikenakan sewa dan hanya membayar PBB,” ungkap Nunik.