Tinjau Ulang Perjanjian Kolam Renang Samudera

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan langkah yang ditempuh Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal yang akan meninjau ulang perjanjian Kolam Renang Samudera Kota Tegal. Bahkan KPK memberi apresiasi terhadap langkah Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno yang berupaya mengamankan aset-aset milik pemerintah.

“KPK sangat menyambut baik terhadap rencana konsultasi Pemkot Tegal mengenai perjanjian kerja sama Kolam Renang Samudera. Sehingga diharapkan dalam melaksanakan sebuah perjanjian kerja sama, Pemkot jangan sampai dirugikan,” ungkap Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tegal Drs. Joko Sukur Baharudin, baru-baru ini usai berkonsultasi dengan KPK didampingi Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tegal Heru Kristanto.

Joko menyebut hal itu usai bertemu dengan Adlin Syah Nasution dari Direktorat Penelitian dan Pengembangan Deputi Pencegahan KPK, Senin (19/01) di Gedung KPK Jakarta. Pertemuan tersebut untuk menyampaikan surat permohonan konsultasi kedua dan sekaligus menindaklanjuti surat permohonan konsultasi pertama yang dikirimkan Pemkot Tegal beberapa waktu lalu.

Disebutkan Joko, terkait dengan perjanjian kerjasama Kolam Renang Samudera antara Pemkot Tegal dengan PT Hutama Agra Perkasa, ada pasal yang menjadi celah yang memungkinkan Pemkot akan kehilangan aset. Pasal itu menyebutkan diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pemkot yang dibangun kolam renang, dapat diterbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama pihak ketiga.

Namun untuk membalik nama HGB dari pihak ketiga ke Pemkot Tegal harus disertai berita acara sebagai dasar balik nama. Demikian juga dengan BPN yang tidak akan memproses balik nama tanpa ada berita acara pengembalian dari pihak ketiga.

“Ini merupakan sesuatu hal yang sangat rawan. Karena di akhir perjanjian, tidak secara serta merta HGB langsung dibaliknamakan kembali kepada Pemkot. Sehingga hal inilah yang menjadi perhatian Walikota Tegal. Ini perlu dilakukan dalam rangka prinsip kehati-hatian sehingga Pemkot Tegal tidak kehilangan aset,” ungkap Joko.

Saat ini Biro Hukum KPK sedang mengkaji laporan pendahuluan yang telah diserahkan Pemkot Tegal. Diagendakan Pemkot Tegal diundang dalam rangka konsultasi mengenai perjanjian kerja sama Kolam Renang Samudera minggu pertama di bulan Februari mendatang oleh KPK.

Rencananya yang akan hadir dalam konsultasi itu Plt Sekda Kota Tegal Dyah Kemala Sintha, SH, Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata Drs R. Supriyanta, Kepala BP2T Bajari SE, Kepala DPPKAD Kota Tegal dan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tegal I Sutjipto, SH.

Pada konsultasi tersebut, Pemkot mengharapkan anggota komisi III DPRD Kota Tegal, juga menghadiri undangan Biro Hukum KPK. Sehingga mengetahui persoalan mengapa Kolam Renang Samudera sampai saat ini belum diresmikan. Sehingga tindakan "menabur" ikan lele di dalam kolam renang tidak terjadi lagi. Pemkot menganggap apa yang dilakukan anggota Komisi III adalah perbuatan yang tidak etis dan tidak mengetahui duduk persoalan dan cenderung membiarkan aset Pemkot berkemungkinan besar hilang.

Mengenai tindaklanjut hasil konsultasi ini, Pemkot akan mengundang pihak investor. Apalagi bangunan kolam renang sudah dibangun dan tinggal menunggu diresmikan. “Investor akan diundang duduk bersama, kita mengkaji ulang terhadap perjanjian yang sudah disepakati melalui akte notaris,” jelas Joko.

Selain menyoroti perjanjian Kolam Renang Samudera, Joko menyebut, KPK akan membantu Pemkot apabila akan berkonsultasi mengenai permasalahan-permasalahan lainnya yang diperkirakan berpotensi merugikan aset Pemkot.

“Selama ini setiap Pemkot melakukan perjanjian, kemudian terjadi kasus hukum, akan tetapi posisi Pemkot lemah. Walikota Tegal menekankan prinsip kehati-hatian, sehingga kedepan agar setiap perjanjian dengan pihak ketiga, Pemkot tidak selalu dikalahkan dan memiliki posisi kuat,” ungkap Joko.