Masyarakat Diminta Pahami Aspek Hukum MEA

TEGAL – Ratusan pelajar dari 31 sekolah SMA/SMK/MAN se-Kota Tegal bersama-sama mendeklarasikan diri sebagai Relawan Pelajar Cerdas Hukum saat Penyuluhan Hukum Serentak Tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM di Gedung Adipura Kompleks Balaikota Tegal, Kamis (28/01/2016).

Deklarasi dibacakan oleh Argo Nugroho siswa kelas XI IPA 3 SMA N 1 Tegal dihadapan Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno, Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal, Kepala LAPAS Kota Tegal, Kapolsek Tegal Timur mewakili Kapolresta Tegal, Plt. Sekda Kota Tegal. Kemudian seluruh pelajar yang hadir mengikuti dan menirukannya dengan suara lantang.

Isi deklarasi itu mereka berjanji untuk tekun dan bekerja keras dalam proses belajar mengajar, menghargai orang tua, guru dan teman-teman, jujur, tidak menyontek, tidak terlibat dalam tawuran dan kekerasan lainnya, mencegah dan melaporkan tindakan bullying, mencegah dan melaporkan penyalahgunaan narkoba dan taat pada peraturan baik sekolah maupun di luar sekolah.

Sebelum membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly, Walikota bertanya kepada seluruh peserta khususnya para pelajar yang mengikuti sosialisasi mengenai topi warna yang dibagikan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada masing-masing peserta. “Apa makna topi ini?. Apakah usai acara anak-anak akan menyimpan saja di rumah atau di loker sekolah? Atau akan secara bangga memakai?,” tanya Walikota yang dijawab bangga serentak oleh para pelajar.

Walikota mengatakan para pelajar harus bangga memakai topi sebab yang hadir di tempat penyuluhan adalah perwakilan teman-teman lainnya yang tidak bisa hadir. “Sehingga topi ini digunakan tidak hanya sebagai lambang penutup kepala namun memaknai sebagai kesan pengayoman menjadi masyarakat cerdas hukum. Sehingga jika dipakai anak-anak dalam keseharian sebagai ajang sosialisasi yang sangat efektif kepada teman-teman dan lingkungan sekita. Di topi ini ada pesan yang tersirat bahwa kita harus sadar hukum dan cerdas hukum,” tutur Walikota.

Disebutkan Walikota, sadar hukum dan cerdas hukum juga harus dikuasai oleh masyarakat. Khususnya dalam menghadapi era Masyarakat  Ekonomi ASEAN (MEA) dimana dalam MEA ada persaingan dan tangangan namun juga ada kesempatan. “Sehingga negara kita jangan sampai tertinggal dan tidak siap,” ungkap Walikota.

Menteri Hukum dan HAM RI dalam sambutannya yang dibacakan oleh Walikota Tegal mengatakan kegiatan penyuluhan hukum serentak di awal tahun 2016 berguna untuk mewujudkan kemanfaatan hukum yang berke-PASTI-an.

“Hal ini merupakan bentuk pengejawentahan program nawacita serta kontibbusi nyata jajaran Kementerian Hukum dan HAM dalam mempersiapkan SDM Indonesia agar mengetahuai, memahami, dan menjadi cerdas hukum di era MEA yang sudah dimulai sejak tanggal 31 Desember 2015,” ungkap Yasonna H. Laoly.

Sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kota Tegal Subintoro, BC.IP, SH, dalam laporannya mengatakan kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak tahun 2016 merupakan program strategis Kemenhum dan HAM dalam upaya menjadikan masyarakat cerdas hukum. “Khususnya dalam rangka menghadapi diberlakukannya ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang menuntut seluruh komponen bangsa untuk berbenah diri memasuki era perdagangan bebas negara-negara ASEAN,” ungkap Subintoro.

Dengan mengusung tema “Membangun Masyarakat Cerdas Hukum”, Subintoro mengarapkan peserta penyuluhan dapat memahami aspek hukum dalam era MEA, menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga masyarakat paham bagaimana memisahkan antara hak dan kewajiban dan menjadi masyarakat cerdas hukum yang pada akhirnya tercipta budaya hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Dalam kesempatan itu para pelajar yang hadir diberi penyuluhan hukum oleh Kepala Lapas Klas IIB Tegal, Hakim PN Tegal Diah Kurniawati, SH, MH dan Petugas BNN Kota Tegal Yayan Ahdian, SH sebagai Penyidik Muda BNN.