Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pungutah Hasil Perikanan (PHP) menyebutkan adanya kenaikan tarif PHP. Kenaikan tersebut membuat nelayan maupun pemilik kapal di daerah-daerah menolak karena dianggap tidak wajar. Pasalnya kenaikan yang ditetapkan tidak tanggung-tanggung mencapai 500 % lebih.

Adanya aturan tersebut, membuat nelayan dan para pemilik kapal yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal, Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT) dan KUD Karya Mina melakukan aksi dengan menggelar Rapat Koordinasi dan  mendemo Menteri Kelautan melalui poster-poster yang dibuat. Rakor dan demo dilaksanakan di KUD Karya Mina, Rabu (23).

Ketua HNSI Kota Tegal, Mahmud Effendi mengatakan, rapat koordinasi merupakan hasil tindak lanjut dari pertemuan Selasa lalu. Kenaikan tarif PHP yang ditetapkan dan dibuat Menteri Kelautan dinilai tidak wajar. Imbasnya tidak hanya pemilik kapal tetapi juga ABK dan nelayan nantinya. Dengan tarif PHP yang mencekik yang dikenakan pada kapal baik digunakan untuk melaut atau tidak, mencapai 500 % lebih.

Tidak hanya itu, Mahmud juga menuturkan tentang proses perpanjangan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang prosesnya bertele-tele. Bayangkan saja, SIPI baru bisa jadi 7 bulan dari permohonan. Padahal waktu selama itu biss digunakan untuk melaut. Hal ini jelas mempersulit dan merugikan. Karenanya, nelayan Jawa Tengah termasuk Tegal, menyatakan sikap untuk menolak kenaikan PHP dan siap untuk demo di Jakarta.

Sementara salah satu pemilik kapal Tambari  Gustam mengatakan ketika rakyat ditindas, ketika nelayan diperas, maka hanya ada satu kata yakni lawan. Perlu diketahui bahwa besaran tarif PHP awalnya sekitar Rp 20 juta dan sekarang naik menjadi Rp 80 juta, ini jelas sangat memberatkan. Tambari mengungkapkan, jika ini dibiarkan Pemerintah sama saja memeras rakyat kecil. Untuk perhitungannya per GT dikenai biaya Rp. 220 ribu sebelum kenaikan. Jadi jika semakin besar GT-nya maka juga akan semakin besar pula kenaikannya. Bisa dibayangkan jika pemilik kapal diatas 30 GT harus membayar PHP dengan kenaikan hampir 500 % lebih.

Ketua PNKT Eko susanto menambahkan pemerintah nampaknya ingin mematikan rakyat kecil. Ini bukan berbicara tentang pemilik kapal, tetapi juga kelangsungan hidup nelayan. Jika memang Presiden maupun Menteri Kelautan Pro Rakyat maka tidak seharusnya menaikkan tarif yang mencekik. Eko juga meminta Pemerintah mempermudah pengurusan SIPI, karena yang terjadi banyak pemilik kapal dan nelayan tidak bisa melaut lantaran proses pengurusan SIPI terlalu lama.

Di halaman depan KUD Karya Mina, para nelayan dan pemilik kapal ini berorasi sambil membentangkan poster penolakan.