TEGAL – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Tegal tentang Perubahan ABD Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 di setujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Tegal, pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Jumat (09/10) pagi.

Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan Persetujuan Penetapan Raperda Kota Tegal tentang Perubahanan APBD Kota Tegal tahun Anggaran 2015 menjadi Perda Kota Tegal oleh Ketua DPRD Kota Tegal Edy Suripno, SH, MH yang didampingi Wakil Ketua I Drs. Ansori Faqih dan Wakil Ketua II Wasmad Edi Susilo, SH dan disaksikan oleh Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno dan Wakil Walikota Tegal Drs. HM. Nursholeh, M.MPd dan Anggota Forkopimda, Anggota DPRD Kota Tegal serta Kepala SKPD di Lingkungan Pemkot Tegal. Kemudian Edy Suripno menyerahkan persetujuan kepada Walikota Tegal.

Sebelumnya dibacakan Keputusan Badan Anggaran DPRD Kota Tegal No. 04/X/2015 tentang Hasil Pembahasan Rancangan Perda Kota Tegal tentang RAPBD Kota Tegal tahun Anggaran 2015 yang dibacakan oleh Hj. Rosalina, SIP.

Kemudian enam fraksi di DPRD Kota Tegal satu persatu memberikan pendapat akhir yang dibacakan oleh masing-masing perwakilan fraksi. Keenam fraksi juga menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Tegal tentang Perubahan ABD Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 di setujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Tegal, pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal.

Diakhir Rapat Paripurna, Walikota Tegal dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD, fraksi di DPRD Kota Tegal dan TPAD sehingga RAPBD dapat ditetapkan. Selanjutnya Walikota mengingatkan kepada segenap pimpinan SKDP, dengan ditetapkannya Perubahan APBD Kota Tegal tahun Anggaran 2015 agar segera melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan memperhatikan prinsip tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran sehingga menghasilkan output yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat kota tegal.

Terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Tegal tahun Anggaran 2015 setelah melalui proses pembahasan telah disepakati untuk anggaran pendapatan daerah semula direncanakan sebesar Rp. 918.266.573.000,- setelah pembahasan Rp.930.866.573.000, bertambah sebesar Rp. 12.600.000.000 atau naik 1,37 %, dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan asli daerah sebesar Rp.250.114.043.000,-  yang terdiri   dari  Pendapatan pajak daerah semula direncanakan sebesar      Rp. 44.929.994.000,-  setelah pembahasan mengalami kenaikan sebesar Rp. 50.000.000,- atau 0,11% menjadi sebesar rp.44.979.994.000,-, Hasil retribusi daerah  sebesar Rp. 16.448.662.000,- , hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar rp. 3.746.306.000,-, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah semula direncanakan sebesar  Rp.186.789.081.000,- berkurang sebesar Rp. 1.850.000.000,- atau 0,99% menjadi sebesar Rp. 184.939.081.000,-

Untuk dana perimbangan sebesar Rp. 515.947.598.000,-  setelah pembahasan tetap. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah  yang sah sebesar Rp. 150.404.932.000,- mengalami  kenaikan sebesar Rp. 14.400.000.000,- atau 9,57% menjadi sebesar Rp. 164.804.932.000,-

Kemudian belanja daerah yakni anggaran belanja daerah semula direncanakan  sebesar Rp. 1.068.750.254.000,- bertambah sebesar Rp. 12.600.000.000,- atau 1,18% menjadi sebesar Rp. 1.081.350.254.000,- dengan rincian belanja antara lain Belanja tidak langsung semula direncanakan sebesar Rp. 454.805.473.000,- naik sebesar Rp. 339.651.000,- atau 0,07% menjadi sebesar Rp.455.145.124.000,-. Sementara belanja langsung semula direncanakan sebesar Rp. 613.944.781.000,- naik sebesar Rp. 12.260.349.000,- atau 2,00% menjadi sebesar Rp. 626.205.130.000,-. Sedangkan pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2015 terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 150.483.681.000,-

Sedangkan pembiayaan daerah, Walikota menyampaikan penerimaan pembiayaan daerah yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya semula sebesar  Rp.160.965.665.000,- setelah pembahasan tetap. “Pengeluaran pembiayaan daerah semula sebesar Rp.10.481.984.000,- setelah pembahasan tetap,” sebut Walikota.

Dikatakan Walikota, dengan adanya persetujuan DPRD terhadap Raperda Kota Tegal tahun anggaran 2015 ini, bukan berarti bahwa proses penetapan sudah selesai. Namun masih ada satu tahap lagi yang harus dilalui yaitu tahap evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap rancangan perubahan  APBD.

“Evaluasi tersebut dimaksudkan guna tercapainya keserasian kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, keselarasan antara kepentingan publik dengan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana apbd kota tegal tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya,” pungkas Walikota.