Government Tegal City

The realization of the Prosperous Tegal and Dignity-Based Service Excellence

Map Tegal City

Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Rubah Bahasa

Menu
Menu
Fraksi DPRD Kota Tegal Soroti Kemandirian Fiskal dan Prioritas Pembangunan dalam RAPBD 2027

Fraksi DPRD Kota Tegal Soroti Kemandirian Fiskal dan Prioritas Pembangunan dalam RAPBD 2027

KOTA TEGAL - Sejumlah fraksi DPRD Kota Tegal memberikan catatan, masukan, dan pertanyaan terhadap...

Fathul Imam Ketua DPC PKB Masa Bakti 2026–2031

Fathul Imam Ketua DPC PKB Masa Bakti 2026–2031

KOTA TEGAL– Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Tegal masa bakti...

Ratusan Penonton Saksikan Pementasasan Dokkar  Puppet Theatre

Ratusan Penonton Saksikan Pementasasan Dokkar Puppet Theatre "Mina dan Harapan Baru"

KOTA TEGAL - Panggung Teater Arena Taman Budaya Kota Tegal dipadati oleh ratusan penonton dari...

DPK KNPI Se-Kota Tegal Periode 2026-2029 Resmi Dilantik

DPK KNPI Se-Kota Tegal Periode 2026-2029 Resmi Dilantik

GUCI – Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) se-Kota Tegal yang...

DKT Perdana Pertunjukan Gamelan Tengah Kota di Alun-alun Kota Tegal

DKT Perdana Pertunjukan Gamelan Tengah Kota di Alun-alun Kota Tegal

KOTA TEGAL – Pertunjukan Gamelan Tengah Kota yang digelar oleh Dewan Kesenian Kota Tegal sukses...

TMMD Sengkuyung Tahap IV Tahun 2026 Resmi Ditutup, Seluruh Sasaran Pembangunan Tuntas 100 Persen

TMMD Sengkuyung Tahap IV Tahun 2026 Resmi Ditutup, Seluruh Sasaran Pembangunan Tuntas 100 Persen

KOTA TEGAL – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap IV Tahun Anggaran 2026...

Peringati Hari Pahlawan ke-81, Wawali Tegal Bersama Forkopimda Tabur Bunga dan Doakan Arwah Pahlawan

Peringati Hari Pahlawan ke-81, Wawali Tegal Bersama Forkopimda Tabur Bunga dan Doakan Arwah Pahlawan

KOTA TEGAL — Usai melaksanakan Upacara Bendera Peringatan Hari Pahlawan, jajaran Forum Koordinasi...

Peringatan Hari Pahlawan, Wali Kota Tegal Ajak Teladani Semangat dan Perjuangan Para Pendahulu

Peringatan Hari Pahlawan, Wali Kota Tegal Ajak Teladani Semangat dan Perjuangan Para Pendahulu

KOTA TEGAL - Memperingrai Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November, Pemerintah Kota Tegal...

Rakor P4GN Eks-Karesidenan Pekalongan di Kota Tegal Fokus Perkuat Layanan Rehabilitasi dan Kolaborasi Lintas Sektor

Rakor P4GN Eks-Karesidenan Pekalongan di Kota Tegal Fokus Perkuat Layanan Rehabilitasi dan Kolaborasi Lintas Sektor

KOTA TEGAL - Pemerintah Kota Tegal bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah...

Wali Kota Tegal Ajak Perkuat Kolaborasi P4GN, Dukung Target Jawa Tengah Zero Prevalensi 2045

Wali Kota Tegal Ajak Perkuat Kolaborasi P4GN, Dukung Target Jawa Tengah Zero Prevalensi 2045

KOTA TEGAL – Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, mengajak seluruh elemen pemerintah dan...

  • Fraksi DPRD Kota Tegal Soroti Kemandirian Fiskal dan Prioritas Pembangunan dalam RAPBD 2027

    Fraksi DPRD Kota Tegal Soroti Kemandirian Fiskal dan Prioritas Pembangunan dalam RAPBD 2027

    Monday, 16 November 2026 08:47
  • Fathul Imam Ketua DPC PKB Masa Bakti 2026–2031

    Fathul Imam Ketua DPC PKB Masa Bakti 2026–2031

    Sunday, 15 November 2026 09:38
  • Ratusan Penonton Saksikan Pementasasan Dokkar  Puppet Theatre

    Ratusan Penonton Saksikan Pementasasan Dokkar Puppet Theatre "Mina dan Harapan Baru"

    Saturday, 14 November 2026 09:52
  • DPK KNPI Se-Kota Tegal Periode 2026-2029 Resmi Dilantik

    DPK KNPI Se-Kota Tegal Periode 2026-2029 Resmi Dilantik

    Saturday, 14 November 2026 09:47
  • DKT Perdana Pertunjukan Gamelan Tengah Kota di Alun-alun Kota Tegal

    DKT Perdana Pertunjukan Gamelan Tengah Kota di Alun-alun Kota Tegal

    Saturday, 14 November 2026 09:42
  • TMMD Sengkuyung Tahap IV Tahun 2026 Resmi Ditutup, Seluruh Sasaran Pembangunan Tuntas 100 Persen

    TMMD Sengkuyung Tahap IV Tahun 2026 Resmi Ditutup, Seluruh Sasaran Pembangunan Tuntas 100 Persen

    Thursday, 12 November 2026 08:00
  • Peringati Hari Pahlawan ke-81, Wawali Tegal Bersama Forkopimda Tabur Bunga dan Doakan Arwah Pahlawan

    Peringati Hari Pahlawan ke-81, Wawali Tegal Bersama Forkopimda Tabur Bunga dan Doakan Arwah Pahlawan

    Tuesday, 10 November 2026 11:15
  • Peringatan Hari Pahlawan, Wali Kota Tegal Ajak Teladani Semangat dan Perjuangan Para Pendahulu

    Peringatan Hari Pahlawan, Wali Kota Tegal Ajak Teladani Semangat dan Perjuangan Para Pendahulu

    Tuesday, 10 November 2026 04:01
  • Rakor P4GN Eks-Karesidenan Pekalongan di Kota Tegal Fokus Perkuat Layanan Rehabilitasi dan Kolaborasi Lintas Sektor

    Rakor P4GN Eks-Karesidenan Pekalongan di Kota Tegal Fokus Perkuat Layanan Rehabilitasi dan...

    Monday, 09 November 2026 09:08
  • Wali Kota Tegal Ajak Perkuat Kolaborasi P4GN, Dukung Target Jawa Tengah Zero Prevalensi 2045

    Wali Kota Tegal Ajak Perkuat Kolaborasi P4GN, Dukung Target Jawa Tengah Zero Prevalensi 2045

    Monday, 09 November 2026 09:05
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

TEGAL – Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno secara resmi memberikan tanggapan tanggapan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal  Nomor 9 Tahun 2015 tentang  “Persetujuan Terhadap Usul Permintaan Keterangan Kepada Walikota Tegal” sesuai Surat DPRD Kota Tegal Nomor 172.1/001 tanggal 12 Juli 15 perihal “Materi Interpelasi”, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Selasa (22/09).

Walikota memaparkan bahwa dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 159 ayat (1) “DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak : a. Interpelasi, b. Anket; dan. c. Menyatakan Pendapat”.   Ayat (2) “Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a) adalah hak DPRD Kabupaten/Kota untuk meminta keterangan kepada Bupati/Walikota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  Ketentuan tentang hak Interpelasi juga diatur dalam Pasal 371 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Walikota menyebut Interpelasi harus dilakukan dengan beberapa syarat. Pertama, Terhadap Kebijakan Pemerintah.  Yakni kebijakan merupakan salah satu produk pejabat atau lembaga pemerintah (Eksekutif / Administrasi Negara) berdasar asas freies  ermessen (kebebasan bertindak). Peraturan kebijakan mengandung syarat pengetahuan tidak tertulis (angeschreven hardheidsclausule).

Dalam berbagai literatur ilmu hukum ada banyak penjelasan bahwa kebijakan pemerintah juga terkait kewenangan diskresioner yang boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam keadaan tertentu, demi kepentingan masyarakat. Contoh sederhana, seorang polisi punya wewenang diskresi untuk mengarahkan kendaraan lewat jalan yang ada rambu-rambu tanda larangan, untuk upaya mengatasi kemacetan lalulintas.

Kemudian syarat kedua bersifat penting. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penting mengandung makna  amat perlu, amat utama, sangat berharga, sangat berguna, genting keadaannya, gawat dan sebagainya. Dan syarat ketiga Berdampak luas pada masyarakat dan bernegara. Disebutkan Walikota, permintaan keterangan kepada Walikota Tegal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal, tentu saja tidak mungkin dipandang sebagai bagian dari pertanggung jawaban Walikota Tegal kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal. Karena itu jawaban yang diberikan juga hanya menyangkut segi “apa” dan tidak menyinggung aspek “mengapa” dari masalahnya.

“Saya  meyakini bahwa interplasi atau permintaan keterangan itu ditujukan terhadap suatu Kebijakan yang  tengah berjalan, bukan mengenai suatu keputusan yang telah selesai. Sebab, apabila keterangan yang diminta itu mengenai sesuatu yang telah selesai, maka itu akan masuk dalam jenis pertanyaan “mengapa” yang hakikatnya ialah permintaan pertanggungjawaban. Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Yang Terhormat  tentu sependapat bahwa Peraturan Perundang-undangan tidak akan mengijinkan itu terjadi, karena mengamanatkan bahwa DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah,” jelas Walikota.

Disebutkan Walikota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Walikota hanya menanggapi/menjawab pertanyaan yang sesuai dengan kualifikasi interpelasi, yaitu mengenai kebijakan pemerintah  yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Nomor 9 tahun 2015 pada halaman 5 sampai dengan halaman 11,  Menulis tentang Materi Interpelasi DPRD, yang memuat tentang : Kebijakan, Good Governance, Reformasi Birokrasi, Pokok Bahasan. Hal tersebut bukanlah bagian dari Pertanyaan yang menjadi hak anggota DPRD, tetapi hanya rangkaian kalimat yang menyatakan pendapat, argumen  atau  penilaian  terhadap  tatakelola saya dalam menjalankan roda pemerintahan yang mungkin tidak berkenan bagi sebagian sebagian kelompok masyarakat, dimana terhadap semua pendapat, argumen dan penilaian tersebut belum diuji kebenarannya.  

Walikota menegaskan dan menjelaskan, bahwa apa yang Walikota lakukan dalam menjalankan tatakelola pemerintahan semuanya berdasarkan dan tidak bertentangan dengan : Norma Agama, Norma Kehidupan Bermasyarakat, Undang-Undang Dasar 1945, Undang- Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri, Edaran Menteri, Pearturan Kepala Badan, Edaran Kepala Badan, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Pengadilan yg sudah berkekuatan tetap serta peraturan perundangan lain yang berlaku.

Dan terhadap semua yang tertulis dalam kalimat yang berupa pendapat , argument dan  penilaian tersebut,  oleh sebagian kelompok masyarak sudah dilakukan pengaduan melalui mekanisme  hukum yang berlaku, Baik melalui Presiden, Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal, Kepolisian RI (Bareskrim Mabes Polri, Polda Jateng, Polres Kota Tegal), Pengadilan Tata Usaha Negara, bahkan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga Non Formal serta kelompok masyarakat.  KITA LIHAT SAJA HASILNYA.

Ada 24 Pertanyaan yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah Kota Tegal terkait Hak Interpelasi yang diajukan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kota Tegal Nomor 9 tahun 2015.  Dari Ke 24 pertanyaan tersebut dapat saya kelompokkan menjadi 10 bagian,  yaitu :  Nomor 1 sampai dengan Nomor 9   tidak perlu dijawab/tanggapi.

Ketidak harmonisan hubungan antara Walikota dengan Wakil Walikota. Tidak sesuai dengan kualifikasi Interpelasi, yaitu mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena Ketidak harmonisan dalam hubungan antar manusia bukanlah kebijakan.

Siapa H. Amir Mirza / Amir Mirza Hutagalung, peran, kedudukan, hubungan. Tidak sesuai dengan kualifikasi Interpelasi, yaitu mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena H. Amir Mirza / Amir Mirza Hutagalung  adalah Manusia (Subyek) dan bukan Kata Kerja – KEBIJAKAN.

Meminta penjelasan tentang pernyataan Gubernur Jawa Tengah. Tidak sesuai dengan kualifikasi Interpelasi, yaitu mengenai kebijakan pemerintah yang  penting dan  strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Meminta penjelasan tentang Penugasan Kepala Bappeda dalam Musrenbang, mengapa bukan walikota. Tidak sesuai dengan kualifikasi Interpelasi, yaitu mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena Penugasan bukanlah Kebijakan, melainkan mekanisme dalam tata kelola pemerintahan, Tidak ada aturan atau undang-undang yg mengatur tentang  Wakil Walikota harus ditugaskan menghadiri musrenbang.

Penonjoban PNS eselon 3 dan 2. Tidak sesuai dengan kualifikasi Interpelasi, yaitu mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan  strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena Penonjoban adalah bentuk penegakan / melaksanakan perintah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin PNS/ASN.

Rangkap Jabatan PNS dan PDAM. Tidak sesuai dengan kualifikasi Interpelasi, yaitu mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena Rangkap jabatan dalam Penugasan untuk mengisi kekosongan Pejabat tertentu dibenarkan dalam tatakelola pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yg mengatur tentang hal tersebut.

Pemberhentian Direktur PDAM. Tidak sesuai dengan kualifikasi Interpelasi, yaitu mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena Pemberhentian Direktur PDAM adalah melaksanakan/menjalankan Perda dan Perwal terkait dengan hal tersebut.

Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri (Jepang). Tidak sesuai dengan kualifikasi Interpelasi, yaitu mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena perjalan dinas ke Jepang adalah menjalankan program yang sudah direncanakan dan angarannya sudah disetujui oleh Anggota Dewan Yang Terhormat, dan sudah diperiksa oleh lembaga Negara yng berwenang yaitu BPK-RI.

Langkah kedepan dalam memperbaiki tata kelola Pemerintahan. Tidak sesuai dengan kualifikasi Interpelasi, yaitu mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta  berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena Tidak ada tata kelola Pemerintahan yang perlu diperbaiki, karena saya menjalankankan tatakelola Pemerintahan dengan melaksanakan sesuai dengan Peraturan dan perundangan yg berlaku.

SPAM Bregas dan Perda Penanaman Modal pada PDAM. Walikota menjelaskan bahwa kebijakan Pemkot Tegal terhadap program SPAM Bergas menaruh perhatian yang sangat besar dan berkomitmen untuk peningkatan terhadap pelayanan air bersih kepada masyarakat. Program SPAM Bergas saat ini sebagain kegiatan sudah berjalan yang ditangani melalui Satker Provinsi Jawa Tengah dan PDAM Kota Tegal. Sehingga adanya kekhawatiran bahwa program SPAM Bergas tersebut tidak berjalan sangat tidak beralasan.

Berkaitan dengan belum dilaksanakannya Perda No. 4 Tahun 2013 tentang penyertaan modal Pemkot Tegal kepada PDAM Kota Tegal, Walikota menjelaskan bahwa usulan penyertaan modal dari PDAM Kota Tetgal kepada Pemkot Tegal senilai Rp. 11.929.000.000  adalah berdasarkan Bussiner Plan PDAM tanpa melalui analisis investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasihat investasi untuk mendapatkan nilai wajar. Sehingga terkait dengan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka Perda No. 4 Tahun 2013 belum bisa direalisasikan karena berpotensi pelanggaran pidana yang berdampak luas kepada masyarakat.

Selanjutnya Pemkot Tegal saat ini tengah menyusun analisis investasi yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki kompetensi di bidang analisis investasi, agar kebijakan penyertaaan modal kepada PDAM dapat dilaksanakan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan dan sudah dianggarkan pada APBD Tahun 2015.

“Perlu kami tekankan bahwa Pemkot Tegal saat ini sedang menitikberatkan pada pembenahan PDAM dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan air bersih dengan menekan kebocoran air dan meningkatkan distribusi air bersih,” jelas Walikota.

Menanggapi materi interpelasi yang disampaikan Walikota, Ketua DPRD Kota Tegal Drs. Edy Suripno, SH, MH memberi kesempatan anggota DPRD Kota Tegal untuk berpendapat. Mengenai jawaban yang disampaikan Walikota dalam rapat paripurna interpelasi sudah final. Jika ada anggota DPRD yang merasa tidak puas maka dipersilakan untuk menggunakan hak anggota dewan lainnya.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Fraksi DPRD Kota Tegal Soroti Kemandirian Fiskal dan Prioritas Pembangunan dalam RAPBD 2027

16-11-2026 Hits:15 Berita Utha - avatar Utha

Fraksi DPRD Kota Tegal Soroti Kemandirian Fiskal dan Prioritas Pembangunan dalam RAPBD 2027

KOTA TEGAL - Sejumlah fraksi DPRD Kota Tegal memberikan catatan, masukan, dan pertanyaan terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tegal Tahun Anggaran 2027. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Senin (16/11/2026). Hadir dalam giat tersebut, Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah, Perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Tegal dan Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono. Secara umum, fraksi-fraksi mengapresiasi penyusunan RAPBD 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono pada Rapat...

Read more

Fathul Imam Ketua DPC PKB Masa Bakti 2026–2031

15-11-2026 Hits:36 Berita Utha - avatar Utha

Fathul Imam Ketua DPC PKB Masa Bakti 2026–2031

KOTA TEGAL– Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Tegal masa bakti 2026–2031 yang diketuai Fathul Imam resmi dikukuhkan. Pengukuhan berlangsung di Hotel Riez Palace Kota Tegal, Minggu (15/11). Hadir Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono bersama Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah. Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pengurus yang telah dikukuhkan. Ia berharap kepengurusan baru dapat menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab, serta semakin memperkuat peran partai politik dalam mendukung pembangunan daerah. Menurut Dedy Yon, pengukuhan kepengurusan bukan sekadar agenda pergantian atau penataan organisasi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam memperjuangkan...

Read more

Ratusan Penonton Saksikan Pementasasan Dokkar Puppet Theatre "Mina dan Harapan Baru"

14-11-2026 Hits:31 Berita Utha - avatar Utha

Ratusan Penonton Saksikan Pementasasan Dokkar  Puppet Theatre "Mina dan Harapan Baru"

KOTA TEGAL - Panggung Teater Arena Taman Budaya Kota Tegal dipadati oleh ratusan penonton dari pelajar mulai dari tingkat TK, SD, SMP, MTs, SMA, SMK, MAN se-Kota Tegal, serta para pecinta teater dan budayawan, Sabtu (14/11) dalam pementasan Teater Boneka oleh Dokkar Puppet Theatre. ​Acara yang digelar di Teater Arena Taman Budaya Kota Tegal digelar dua sesi yakni pukul 14.00 dan 16.00 WIB. Pementasan ini tidak hanya menyuguhkan hiburan seni pertunjukan yang memukau, tetapi juga diisi dengan edukasi publik yang strategis melalui kolaborasi bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Tegal. ​Hadir Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Mutmainnah yang didampingi Deputi Kepala...

Read more

DPK KNPI Se-Kota Tegal Periode 2026-2029 Resmi Dilantik

14-11-2026 Hits:34 Berita Utha - avatar Utha

DPK KNPI Se-Kota Tegal Periode 2026-2029 Resmi Dilantik

GUCI – Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) se-Kota Tegal yang terdiri dari DPK KNPI Kecamatan Tegal Timur, DPK KNPI Kecamatan Tegal Barat, DPK KNPI Kecamatan Tegal Selatan dan DPK KNPI Kecamatan Margadana periode 2026-2029 resmi dilantik oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Kota Tegal, Arie Prima Setyoko, S.E.,S.Psi di Grand Dian Hotel, Guci, Kabupaten Tegal, Sabtu (14/11/2026) sore. Usai melantik, Ketua DPD KNPI Kota Tegal menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus KNPI tingkat kecamatan.“Saya mengucapkan selamat kepada teman-teman DPK atau pengurus KNPI kecamatan dari Margadana, Tegal Timur, Tegal Barat dan Tegal Selatan. Semoga kalian bisa mengibarkan...

Read more

DKT Perdana Pertunjukan Gamelan Tengah Kota di Alun-alun Kota Tegal

14-11-2026 Hits:28 Berita Utha - avatar Utha

DKT Perdana Pertunjukan Gamelan Tengah Kota di Alun-alun Kota Tegal

KOTA TEGAL – Pertunjukan Gamelan Tengah Kota yang digelar oleh Dewan Kesenian Kota Tegal sukses ramaikan Kawasan Alun-Alun Kota Tegal, pada Sabtu (14/11/2026) malam. Kegiatan ini menjadi ruang bagi kesenian tradisional agar tetap hidup, dikenal dan dicintai oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah yang akrab disapa Mba Iin, Ketua Dewan Kesenian Kota Tegal, Suriali Andi Kustomo serta Kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Tegal Mba Iin dalam sambutannya menyampaikan bahwa Gamelan bukan sekadar alat musik tradisional. Di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya, kebersamaan, kedisiplinan, dan keharmonisan. Setiap alat memiliki suara dan perannya masing-masing, tetapi ketika...

Read more

Red Minimalist News Promotion Youtube Thumbnail

RLPPD KOTA TEGAL 2025 FINAL

layanan-publik

c0d03b6cbe8504ea10aa629b0cfe562d

WhatsApp Image 2025-06-25 at 11.37.54 41d81db4

RDTR

Screenshot 2025-04-22 123326

sebayufm

Visitors

225407
TodayToday52
YesterdayYesterday93
This_WeekThis_Week118
This_MonthThis_Month1530
All_DaysAll_Days2254072
Top