TEGAL – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) akan menjadikan Kota Tegal sebagai pilot project penataan permukiman nelayan.

Pemerintah Kota Tegal telah menyiapkan aset berupa lahan seluas 3.000 meter persegi di kawasan Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) Tegalsari, Tegal Barat, untuk dibangun rusunawa dan atau rumah deret serta penataan lingkungan permukiman.

Kepala Dinas Permukiman dan Tata Ruang (Diskimtaru) Kota Tegal Ir. Nur Effendi menyatakan Kota Tegal memiliki potensi nelayan yang  besar. Namun lingkungan permukimannya belum tertata dengan rapi dan kumuh, sehingga perlu ditata kembali. Prioritas permukiman yang akan ditata yakni Kelurahan Tegalsari, Kelurahan Muareja dan Kelurahan Mintaragen. Sebab konsentrasi nelayan Kota Tegal berada di tiga kelurahan tersebut.

“Berdasarkan survei oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Tegal sendiri, dari tiga kelurahan tersebut, Kelurahan Tegalsari menjadi prioritas untuk segera ditangani dan menjadi pilot project daro Pemerintah Pusat dalam menangani permukiman kumuh nelayan,” ungkap Nur Effendi usai mendampingi Prof. Dr. Budi Prayitno, Konsultan dari Universitas Gajah Mada (UGM), Direktorat Cipta Karya Kemen PU-Pera dan Satker Pengembangan Permukiman  Provinsi Jawa Tengah beraudiensi dengan Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno di Ruang Audiensi Kantor Walikota Tegal, Kamis (30/7). Setelah penataan lingkungan kumuh nelayan di Kota Tegal dilaksanakan, Pemerintah Pusat baru melaksanakan penataan lingkungan nelayan di Tambak Lorok, Kota Semarang dan Morodemak, Kabupaten Demak.

Penataan permukiman nelayan di Tegalsari akan dilaksanakan dengan tiga skema pilihan pendanaan. Antara lain dari Kemen PU-Pera, Sekretariat Negara dan Coorporate Social Responsibility (CSR). “Dan yang paling memungkinkan ya melalui CSR. Karena tidak tergantung waktu dan mekanisme yang rumit. Sehingga diharapkan segera terealisasi fisiknya di tahun ini,” ungkap Nur Effendi.

Rencananya di asset milik Pemkot Tegal seluas 3.000 meter persegi yang telah diurug, akan dibangun tahap pertama rusunawa dengan maksimal setinggi tiga lantai dengan dikombinasikan pengembangan secara horisontal dan vertikal atau pengembangan rumah susun dengan rumah deret. Dengan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang lainnya berupa lahan parkir, tempat usaha bagi penghuni dan tempat kegiatan bagi nelayan. “Sistemnya sewa dengan harga terjangkau bagi nelayan,” ungkap Nur Effendi yang menyebut saat ini sudah terdaftar sebanyak 154 KK nelayan yang akan menghuni.

Rencananya pembangunan permukiman nelayan ini akan dimulai dengan pembuatan DED selama satu bulan dan kemudian langsung membangun fisik secara bertahap dan dapat dilakukan secara multi years tanpa dibatasi tahunnya. Sementara itu kawasan kumuh nelayan di Tegalsari juga akan ditangani dengan secara komprehensif sehingga dapat tertata dengan baik.

Prof. Dr. Budi Prayitno menyatakan penataan lingkungan kumuh nelayan meskipun nantinya akan dibangun dengan dana CSR, tetapi dalam pelaksanannya tetap melaksanakan rambu-rambu yang telah diberlakukan. Saat ini UGM telah membuat konsep mewujudkan perumahan bagi nelayan untuk meningkatkan produktifitas nelayan untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan bentuk yang tidak kaku seperti dua rusunawa yang telah dan sedang dibangun di Kota Tegal dengan model twin blok.

Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal Ir. Noor Fuady menyebut saat ini nelayan Kota Tegal sekitar 11.000 orang yang sebagian besar memang membutuhkan tempat tinggal. Diharapkan rusunawa yang akan dibangun cepat terealisasi sehingga segera dapat dihuni.

Walikota Tegal menyatakan program ini tepat diaplikasikan di Kota Tegal. Sebab Pemkot Tegal saat ini mendorong aspek pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik menjadi prioritas. Kota Tegal saat ini mengalami kemajuan yang pesat. “Dengan melakukan percepatan pembangunan rusunawa untuk nelayan diharapkan  kesejahteraan masyarakat Kota Tegal dapat terwujud,” kata Walikota.