Pemerintah Kota Tegal

Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi

Peta Kota TegalSelayang pandang

Pemerintah Kota Tegal
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Telp : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Change Language

Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

SEMARANG - Penjabat Wali Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tegal mengikuti Rapat Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah) tema "Menjaga Kondusifitas Wilayah Pada Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 serta Isu PHK di Ruang Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Jum'at (15/11) siang.

Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menyampaikan bahwa Rakor tersebut sebagai ajang silaturahmi dan evaluasi atas kinerja yang dilakukan dan tukar menukar informasi serta mengetahui perkembangan situasi dan kondisi di wilayah Jawa Tengah serta untuk memupuk kebersamaan yang ditugaskan menjaga Jawa Tengah di segala bidang.

"Setiap lima tahun kita malaksanakan pemilu, pilpres, legislatif sudah berjalan dengan baik atas kerjasama kita bersama. Ada program 100 hari Presiden dan Wakil Presiden harus kita tindak lanjuti dari tingkat bawah. Ketika dari pusat semangat, sebagai upaya memberikan pelayanan dan mensejahterakan masyarakat yang berkeadilan. Mari bersinergi dan kolaborasi untuk mensukseskan visi dan misi program 100 hari presiden, kita harus menindaklanjuti," ujar Nana Sudjana.

Terkait dengan pelayanan publik, Nana Sudjana mengimbau agar kabupaten / kota terus meningkatkan pelayanan publik, karena Provinsi Jawa Tengah di tingkat nasional terkait pelayanan publik mendapatkan nilai yang baik. Selain itu, Penjabat Gubernur Jawa Tengah mengutarakan bahwa aspek kondusifitas Jawa Tengah cukup kondusif.

"Terima kasih kepada TNI, POLRI di wilayah Jateng ini cukup kondusif. Terkait dengan Pilkada, kita akan melaksanakan pesta demokrasi, situasi di Jateng relatif kondusif. Yang penting kita tidak terprovokasi, perlu adanya kesinambungan dan kerja. Wali Kota, Bupati betul-betul terus diberikan imbauan tentang tidak mudah terprovokasi dan masyarakat tidak terpolarisasi," ujar Nana Sudjana.

Selain itu, Penjabat Gubernur Jawa Tengah juga mengajak agar tingkat partisipasi pemilih meningkat dan dapat meningkat diatas pemilu legislatif.

"Diharapkan Pilkada ini, untuk angka partisipasi terus ditingkatkan untuk datang ke TPS. Suksesnya pilkada, ada 4 indikator diantaranya yang pertama iklim kondusifitas wilayah, kedua tahapan, yang ketiga partisipasi masyarakat untuk memilih dan pencoblosan, dan keempat roda pelayanan pada masyarakat harus tetap berjalan. Jangan sampai ada konflik antar pendukung paslon," tambah Nana.

Penjabat Gubernur Jawa Tengah juga meminta kepada Forkopimda agar meningkatkan kewaspadaan. "Saya minta kewaspadaannya, saya minta peran Forkopimda mengikuti perkembangan, merangkul tokoh agama, tokoh masyarakat dirangkul. Upaya pemerintah untuk terus melakukan upaya menggandeng dengan masyarakat. Saya harapkan waktu tersisa ini kita manfaatkan betul, kita turun kelapangan menjaga kondusifitas masyarakat, netralitas ASN, kades juga menjadi perhatian kita. Saya harapkan 12 hari kedepan tidak ada lagi temuan yang membawa nama Jateng jelek terkait netralitas," ujar Nana.

Terkait dengan kemiskian ekstrim, Penjabat Gubernur Jawa Tengah juga memberikan perhatian dan menjadi prioritas di Jawa Tengah dalam penanganan kemiskinan. "Perlu ada kolaborasi yang baik untuk langkah-langkah kedepan, kabupaten kota melakukan hal yang sama," ujar Nana.

Penjabat Wali Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono usai mengikuti rakor Forkopimda mengutarakan bahwa kepala daerah untuk mempersiapkan dalam pelaksanaan Pilkada yang sebentar lagi akan tiba. "Tadi Penjabat Gubernur mengutarakan bahwa kesiapan menghadapi pilkada yang sebentar lagi tiba harus benar benar disiapkan. Yang kedua bagaimana pilkada ini berjalan dengan aman lancar sesuai dengan harapan kita semua," ujar Agus Dwi.

Agus Dwi Sulistyantono mengutarakan bahwa kepala daerah diminta untuk antisipasi dari pada PHK yang muncul dan juga dengan penetapan UMK yang sebentar lagi akan dikeluarkan. "Terkait UMK, kita juga dibahas bersama-sama dengan dewan pengupahan nasional sehingga akan ketemu formula yang diambil dengan pengusaha dan para pekerja," pungkas Agus.(*)

Top