Pemerintah Kota Tegal

Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi

Peta Kota TegalSelayang pandang

Pemerintah Kota Tegal
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Telp : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Change Language

Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

Dalam Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021 dan DIP (Dikecualikan) Tahun 2022 menyebutkan bahwa informasi publik wajib disampaikan kepada masyarakat, terkecuali untuk informasi yang masuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dikecualikan. Demikian disampaikan Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Hery Kurniawan melalui Kasie Statistik Diskominfo Kota Tegal Arif pada Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021 dan DIP (Dikecualikan) Tahun 2022, di Pendopo Ki Gede Sebayu, Kamis (18/11).

Arif mengatakan bahwa sosialisasi dilaksanakan menyusul adanya perubahan Peraturan Komisi informasi (Perki), dari peraturan yang lama menjadi yang baru di tahun ini.

Pada sosialisasi ini juga memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada seluruh peserta sosialisasi baik instansi pemda maupun BUMD, mengenai transparansi dalam pelayanan informasi publik. Meskipun sejak dulu sudah tertuang dalam peraturan lama, namun diharapkan dapat dipahami oleh seluruh OPD maupun BUMD untuk dapat memberikan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kominfo sebagai corong informasi untuk masyarakat, nantinya dapat menghimpun semua informasi yang ada untuk disampaikan kepada publik.

Ditegaskan Arif, meski dalam peraturan yang berlaku juga ada informasi-informasi yang dikecualikan untuk dibeberkan, dengan didasari surat keputusan Kepala Diskominfo selaku PPID Utama. Informasi-informasi dalam pengecualian ada dan tercantum dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dikecualikan.

Namun untuk informasi yang tidak masuk dalam DIP dikecualikan, sudah selayaknya untuk diinformasikan kepada masyarakat, bukan malah disembunyikan yang akhirnya menjadi bumerang kesalahan instansi itu sendiri. Menurut Arif, ini juga menjadi kontrol untuk tiap-tiap OPD melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga informasi yang memang perlu disampaikan, tidak ditutupi atau secara transparan disampaikan kepada publik.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal Drs. Markus Wahyu P menuturkan bahwa sosialisasi ini penting dilaksanakan agar bisa dipahami seluruh OPD maupun instansi BUMD. Sosialisasi juga menghadirkan pembicara dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Zaenal Abidin Petir.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tegal Dr. Drs. Johardi yang memberikan sambutan mengatakan instansi publik wajib melayani masyarakat yang membutuhkan informasi. Meskipun masih pandemi covid-19 informasi publik harus tetap disampaikan kepada masyarakat, untuk memberikan kondisi yang tenang dan nyaman.

Terkait dengan layanan informasi yang diberikan, tentunya berpedoman pada 5 asas yaitu transparansi yang diartikan sebagai terbuka, informasi yang disampaikan mudah dipahami dan mudah diakses. Akuntabilitas yakni dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian asas kondisional yakni sesuai dengan kondisi dan kemampuan dalam memberi dan menerima layanan mengacu pada efisiensi dan efektifitas. Partisipatif yaitu mendorong masyarakat turut serta dalam penyelanggaraan informasi publik agar sesuai yang diharapkan masyarakat. Yang terakhir tidak diskriminatif, atau persamaan hak. Informasi yang diberikan tidak membeda-bedakan suku, ras dan agama.(Dhanu)

Top