Pemerintah Kota Tegal

Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawah dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi

Peta Kota TegalSelayang pandang

Pemerintah Kota Tegal
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Telp : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Change Language

Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

TEGAL - Wali Kota Tegal H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M., meminta Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal untuk menjaga dan bertanggung jawab terhadap kinerjanya. Hal tersebut demi keberhasilan pembangunan Kota Tegal.

“Saya berharap apa yang saudara-saudara sudah berkomitmen menandatangani ini tentunya harus bisa dijaga dengan baik. Karena bagaimanapun keberhasilan Kota Tegal tidak hanya di tangan saya, Wakil Wali Kota dan Pj. Sekda, akan tetapi juga seluruh jajaran OPD terkait ini sebagai perangkat daerah harus benar-benar tanggung jawab,” ungkap Wali Kota usai penandatanganan bersama Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tegal dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, di Gedung Adipura, Selasa (28/01/2020). Wali Kota dan sebanyak 30 Kepala OPD dari Pj. Sekda sampai Camat bersama menandatangani Perjanjian Kinerja dan disaksikan oleh Wakil Wali Kota Tegal Muhamad Jumadi, S.T., M.M.

Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tegal Ismail Fahmi, S.IP., M.Si menyebut tujuan penandatanganan Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dan lain sebagainya.

Agar OPD dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik, Wali Kota meminta supaya menghilangkan 5D ketika ada rapat. “Saya berharap saudara-saudara menghilangkan 5D (Datang, Duduk, Diam, Dengar, terus Duit). Ini benar-benar untuk dihilangkan. Jadi kalau sudah disampaikan ini harus mau bertanggung jawab, apalagi hal-hal yang tentunya krusial akan berdampak di belakang,” tutur Wali Kota.

Wali Kota mencontohkan hal-hal kecil kemudian memiliki dampak yakni penanganan Taman eks Poci yang sekarang menjadi Taman Pancasila. Wali Kota menyebut jika tanggung jawab dijalankan bahwa taman atau alun-alun harus dijaga tanpa harus ada pedagang. “Tapi saya heran itu tidak punya rasa kepedulian. Ada yang berdagang satu didalamnya, diam saja. Sampai 10, 50 100 bahkan 200 orang disitu,” ungkap Wali Kota.

Dijelaskan Wali Kota, bahwa taman itu sudah ada tanda larangan berjualan atau dilarang menginjak taman. “Kan sudah jelas boro-boro untuk berdagang, diinjak saja tidak boleh, kan sudah jelas,” tutur Wali Kota.

Jadi diungkapkan apa yang terjadi di Taman Poci dahulu, karena satu pedagang berjualan disana dibiarkan, sehingga tumbuh sampai banyak, hingga bangkit paguyuban dan kalau sudah banyak pedagang merasa punya kekuatan.

“Nanti Pemerintah Kota dan PT KAI dianggap tidak pro rakyat atau menyampingkan kepentingan para pedagang yang mereka nyaman berjualan dan berdagang mendapatkan keuntungan. Padahal disitu salah. Kalau sudah banyak, penanganannya akan merasa kesulitan,” ungkap Wali Kota yang menyebut jika dulu ada yang berdagang langsung diperingati baik-baik, maka tentu pedagang akan membenarkan apa yang dilaksanakan Pemerintah.

Terkait saat penanganan Taman Pancasila saat ini, Wali Kota meminta hal tersebut menjadi urusan Wali Kota dan PT KAI. “Itu urusan Wali Kota dan PT KAI. Itu tidak ada urusan dengan Satpol PP atau dengan yang lain,” tegas Wali Kota.

Top