Pemerintah Kota Tegal

Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi

Peta Kota TegalSelayang pandang

Pemerintah Kota Tegal
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Telp : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Change Language

Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

Walikota Tegal saat audiensi dengan warga penghuni Blok J Pelabuhan TegalsariPemerintah Kota (Pemkot) Tegal mengambil langkah terbaik dengan memberikan keringanan mengangsur retribusi sewa dan denda bagi penyewa lahan Blok J.

“Penyewa angsur dua kali dalam setahun,” ungkap Kepala DPPKAD Kota Tegal Joko Sukur Baharudin di rumah warga Jalan Layang Tegalsari Tegal Selatan, Kamis (11/09) kemarin, mendampingi Walikota Tegal Hj Siti Masitha Soeparno yang bertatap muka dengan perajin ikan asin yang menyewa lahan Blok J di Jongor Kelurahan Tegalsari Tegal Barat.

Hadir juga Ketua Paguyuban Ikan Asin Cahaya Semesta Gunaryo, beberapa perajin ikan asin yakni Khudori, H Uus dan mantan Anggota DPRD Kota Tegal Periode 2009-2014 H Harun Abdi Manaf.

Selain keringanan membayar dengan cara mengangsur, Pemkot berupaya menyediakan loket pembayaran retribusi bagi penyewa lahan Blok J tersebut. Loket tersebut untuk mengakomodir keinginan perajin ikan asin.

“Malas bayar kalau ke Balai Kota, lebih baik Pemkot adakan program jemput bola sesuai dengan visi pelayanan prima,” ungkap H. Uus, salah seorang penyewa lahan Blok J.

Menurut H. Uus dengan dibukanya loket di Jongor, diharapkan penyewa dapat membayar retribusi sewa tanpa datang ke Balai Kota. Alasannya waktu untuk datang ke DPPKAD, dapat digunakan untuk mengikuti lelang ikan.

Sementara itu, Gunarso menyebutkan penyewa lahan banyak yang tidak membayar retribusi sehingga timbul denda karena tidak adanya sosialisasi dari Pemkot. Apalagi, tambahnya, Surat Keputusan (SK) banyak yang belum balik nama bahkan ada yang belum keluar. Sehingga penyewa kebingungan untuk membayar sewa bahkan tak tahu kemana untuk membayar sewa.

“Kebijakan Pemkot yang bersinggungan dengan masyarakat sosialisasikan dahulu. Evaluasi kembali, sesuai aturan membayar atas nama sendiri sehingga ada kejelasan. Lebih baik dilakukan pendaftaran ulang lagi,” ungkap Gunaryo.

Menanggapi hal tersebut, Joko Sukur menyebutkan sesuai Perda No. 2 tahun 2012 dan Perwal No. 8 tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Pemakaian Aset Daerah, terhadap sewa lahan yang ada wilayah Kota Tegal sesuai dengan kriteria antara lain ijin usaha dikenakan NJOP x luas tanah x 0,50, untuk perumahan adalah NJOP x luas tanah x 0,40 dan tambak yakni NJOP x luas tanah x 0,55. “Dari perhitungan tersebut, wajib sewa untuk menindaklanjutinya,” kata Joko.

Sementara denda setiap keterlambatan berdasarkan perda No. 2 tahun 2012, untuk keterlambatan satu bulan dikenakan denda 2 persen dengan maksimal 24 bulan. Lebih dari 24 bulan atau 2 tahun, denda maksimal 48 persen. Mengenai adanya keberatan, Joko menyebutkan ada beberapa langkah-langkah yang harus dilalui. Yakni bahwa penetapan retribusi sudah sesuai aturan dan para sewa diminta melaksanakan dan mematuhi tentang retribusi.

“Meskipun nilainya rendah, tetapi karena akumulasi maka jadinya banyak,” tutur Joko. Untuk itu, penyewa diminta untuk menyelesaikan denda yang saat ini sudah masuk pencatatan, yang jika tidak diselesaikan akan menjadi temuan BPK. “Setiap tahun Kota Tegal diaudit, tahun 2013 ada piutang terhadap sewa. Itu tercatat dan itu harus ditindaklanjuti,” kata Joko.

Sementara itu Walikota mengatakan pertemuan dengan para perajin ikan asin ini sebagai langkah awal selesaikan denda, sebagai bahan untuk evaluasi dan koordinasi. Walikota mendengar masukan-masukan lain yang menjadi catatan untuk kemudian akan ditindaklanjuti bersama SKPD terkait. Walikota juga setuju mengenai wacana akan adanya loket di Jongor sesuai permintaan para perajin ikan asin. “Kita tampung aspirasi masyarakat, Insyaallah kedepan ada penyelesaian,” kata Walikota.

Top