Government Tegal City

The realization of the Prosperous Tegal and Dignity-Based Service Excellence

Map Tegal City

Government Tegal City
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Phone : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Rubah Bahasa

Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

JAKARTA- Hal itu diungkapkan Pjs. Walikota Tegal Drs. Achmad Rofai, M.Si sesaat usai menghadiri rapat kerja pemerintah yang membahas kemudahan berusaha di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Pusat, Rabu (28/3).

Acmad Rofai mengatakan, Rakernas tersebut membahas tentang percepatan pelaksanaan berusaha terutama di daerah. “Tadi sudah disampaikan banyak oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, utamanya masalah perijinan, regulasi dan aturan supaya ada penyederhanaan yang dilakukan baik dari tingkat pusat, provinsi sampai ke tingkat daerah sehingga tidak mempersulit investasi yang masuk di daerah jadi intinya itu “ucap Pjs.Walikota.

Sementara itu dengan belum di bentuknya satgas kemudahan berusaha di Kota Tegal sesuai instruksi dari Presiden Jokowi, Pihaknya akan segera mengkomunikasikannya dengan kepala DPMPTSP Kota Tegal untuk segera berkoordinasi dengan kementerian terkait tentang pembentukan satgas kemudahan berusaha yang ada di Kota Tegal.

“Dalam waktu dekat saya akan mengkomunikasikan dulu sehingga nanti setelah ada koordinasi dengan kementerian terkait satgas ini diaharapkan akan segera terbentuk”,ucapnya

Adapun tugas yang akan diemban satgas tersebut diungkapkan Achmad Rofai antara lain untuk mempercepat pembentukan dan penyediaan investasi di daerah seperti penyediaan lahan dan penyediaan dan penyederhanaan aturan yang harus di lakukan dengan pihak ke tiga.

Raker dengan topik "Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah" yang berlangsung di Hall B3 JI-Expo Kemayoran Jakarta dihadiri langsung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla.

Dalam pidatonya , presiden menginginkan adanya kemudahan regulasi dalam proses pengurusan kemudahan berusaha dan investasi. Langkah tersebut bahkan dituangkan presiden melalui PERPRES No.91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Adapun perpres tersebut salah satunya mengatur tentang Pembentukan Satgas di kabupaten/Kota yang betugas mengidentifikasi seluruh perizinan kegiatan sektor dan mengawal serta menyelesaikan hambatan perizinan.

Turut hadir dalam raker tersebut sejumlah sejumlah bupati/walikota, pimpinan DPRD kabupaten/kota seluruh Indonesia serta sejumlah menteri kabinet kerja seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Seskab Pramono Anung, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Top