Pemerintah Kota Tegal

Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima

Peta Kota TegalSelayang pandang

Pemerintah Kota Tegal
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Telp : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Change Language

Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018, Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, melarang anggota partai politik menjadi ketua RT dan RW serta ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Hal tersebut disampaikan Kepala Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Setda Kota Tegal, Nauli Astomo pada acara sosialisasi Peraturan Wali Kota Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di ruang rapat Lantai II gedung Setda Kota Tegal, Komplek Balai Kota Tegal, Kamis (20/12).

Menurut Nauli ketentuan tersebut merujuk pada Permendagri nomor 18 tahun 2018. Pada pasal 8, ayat 5 menyebutkan bahwa Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

LKD yang dimaksud adalah lembaga Kemasyarakat Desa yang sesuai dengan pasal 6 ayat 1 jenis LKD meliputi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Dari aturan tersebut disimpulkan setelah diberlakukannya Permendagri no 18 tahun 2018, maka pemilihan ketua RT dan RW periode yang akan datang, setelah Permendagri tersebut ditetapkan harus merujuk pada aturan tersebut.

“Pada pemilihan yang akan datang, Seorang yang menjadi anggota partai politik, tidak boleh menjadi ketua RT, Ketua RW dan ketua LPMK” tutur Nauli.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Tegal sebelum memberlakukan Permendagri no 18 tahun 2018 tersebut, harus melakukan beberapa langkah, diantarnya mencabut Peraturan Daerah tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan dan menerbitkan Peraturan Wali Kota tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kelurahan.

Ia juga menambahkan, “Itulah kenapa pemilihan ketua LPMK yang semestinya dilakukan pada bulan Desember 2018 diundur”.

Pemilihan ketua LPMK tidak bisa dilaksanakan karena masih menunggu pencabutan Perda nomor 4 tahun 2010 dan penerbitan Perwal baru. Hal tersebut sudah di sampaikan melaui surat Edaran tentang Penundaan pemilihan ketua LPMK nomor 130/044 tertanggal 30 November 2018.

Top