Pemerintah Kota Tegal

Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima

Peta Kota TegalSelayang pandang

Pemerintah Kota Tegal
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Telp : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Change Language

Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

TEGAL- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Tegal mulai melakukan sosialisasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) KotaTegal.

Sosialisasi UMK Kota Tegal tahun 2019 oleh Disnakerin diikuti 50 orang perwakilan pengusaha pada Rabu (28/11) di RM Dapoer Tempo Doeloe.

Sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/68/2018pada tanggal 21 November 2018 mulai berlaku pada 1 Januari 2019, UMK Kota Tegal Tahun 2019 sebesar Rp. 1.762.000. Dengan demikian perusahaan berkewajiban menerapkan UMK Tahun 2019 bagi karyawan dengan masa kerja kurang dari 1 tahun dan yang menduduki jabatan / golongan terendah.

Kepala Disnakerin Kota Tegal Drs. R. Heru Setyawan mengatakan sesuai ketentuan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

“Apabila pengusaha melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku” terang Heru.

Mengenai perusahaan yang tidak mampu, Heru mempersilakannya dapat mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum kepada Gubernur paling lambat 10 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum, tepatnya tanggal 21 Desember 2018 jam 16.00 WIB.

Dijelaskan Heru, permohonan penangguhan didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatatdi Disnakerin.

Sebagai upaya pemberian perlindungan upah, Disnakerin membuka layanan pengaduan. Selain itu Disnakerin terus mendorong pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

Dalam rangka pembinaan yang komprehensif, Heru menyebut bahwa struktur dan skala upah yang ditetapkan harus dilampirkan oleh perusahaan pada saat mengajukan permohonan pengesahan dan pembaruan Peraturan Perusahaan; atau pendaftaran, perpanjangan dan pembaruan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Menurut Heru layanan yang diberikan dimaksudkan agar masyarakat dapat ikut mengawasi dan sekaligus menjaga kondusifitas hubungan industrial.

Top