Pemerintah Kota Tegal

Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima

Peta Kota TegalSelayang pandang

Pemerintah Kota Tegal
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Telp : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Change Language

Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

TEGAL – Diskresi berupa Surat Keterangan Melaut (SUKET) yang dikeluarkan untuk nelayan baru diterbitkan sebanyak 13 surat. Sementara Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk wilayah Tegal yang telah dikeluarkan sebanyak 40 buah.

Hal tersebut diungkapkan Pejabat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Wilayah Tegal, Adi P saat rapat Bidang Kemaritiman antara Pemerintah Kota Tegal bersama Forkopimda Kota Tegal, Selasa (06/11) di Ruang Rapat Lantai I Kantor Sekretariat Daerah Kota Tegal.

“Surat keterangan dan SIPI yang sudah keluar ada 40 SIPI di wilayah Tegal, dan itu sudah melaporkan ke saya sudah menggunakan suket sebanyak 13 suket,” tutur Adi yang juga menyebut bahwa ada 449 ijin ke Pemerintah Pusat untuk kapal nelayan termasuk kapal cantrang.

Diharapkan Adi, perijinan SIPI yang diproses dilakukan dengan baik oleh nelayan agar proses perijinan dapat dilaksanakan segera. Untuk itu, syarat dikeluarkannya SUKET nelayan harus sudah melaksanakan proses e-billing.

Adi mewanti-wanti jika nelayan belum sampai proses e-billing jangan dulu diberikan SUKET. Alasannya jelas sesuai UU No 45 Tahun 2009 tetang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan pasal 27-28 kapal yang berlayar harus menggunakan SIPI dan SIPI yang ada di atas kapal harus asli. Jika terbukti tidak memiliki maka ancamannya sesuai pasal 93.

“Pasal pengenaannya yakni pasal 93 dengan tuntutan pidana penjara paling lama 6 tahun kurungan dan denda paling banyak Rp. 2 miliar,” tutur Adi.

Menurut Adi, sudah ada laporan kapal Tegal yang ditangkap di Probolinggo, oleh Hiu Orca 3 dan sekarang sedang proses penyelidikan.

“Karena belum ada e-billing, baru porses perpanjangan tapi sudah memaksakan untuk berangkat akhirnya ketika melintas di Utara Laut Jawa ternyata tertangkap oleh Orca, dan itu sangat bermasalah bagi instansi yang berwenang,” tutur Adi.

Untuk itu, Adi mengharapkan pemilik kapal untuk melaksanakan proses perijinan sesuai ketentuan. Demikian juga pelaporan atuau log book sesuai catatan dengan penangkapan, cocok antara nahkoda dan pemilik kapal saat di wawancarai sehingga nantinya sinkron dengan data yang ada di PSDKP.

Top