Pemerintah Kota Tegal

Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima

Peta Kota TegalSelayang pandang

Pemerintah Kota Tegal
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Telp : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Change Language

Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

Tegal – DPRD Kota Tegal memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kota Tegal melalui Wali Kota Tegal, Drs. H.M. Nursholeh M.MPd untuk memberikan jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Pengantar Nota Keuangan Raperda Kota Tegal tentang APBD TA 2019.

Ini terlihat ketika Rapat Paripurna Dengan Acara Pandangan Umum Fraksi atas Pengantar Nota Keuangan Raperda Kota Tegal tentang APBD TA 2019 yang bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Drs Anshori Faqih dan Wasmad Edi Susilo, SH serta turut dihadiri Wali Kota Tegal, Drs. H.M. Nursholeh M.MPd bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tegal beserta anggota dewan dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tegal.

Dalam kesempatan memberikan pandangan umum terhadap pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah Kota Tegal tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tegal tahun anggaran 2019 fraksi Demokrat Bersatu diantaranya adalah bahwa sebagai bentuk komitmen untuk dapat melaksanakan dan mengelola APBD tentunya diperlukan sebuah perencanaan yang matang, terarah, proporsional, obyektif dan transparan, dengan tidak meninggalkan asas keadilan demi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Tegal setelah memperhatikan dan mempelajari pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah Kota Tegal tentang rencana anggaran dan belanja daerah
Kota Tegal tahun anggaran 2019, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Tegal didalam menyusun rancangan peraturan daerah tersebut disamping berpedoman pada peraturan dari pemerintah pusat juga telah mempedomani peraturan dan ketentuan yang ada didaerah.

Terdapat dua hal yang disampaikan Fraksi Pantura berkaitan dengan Raperda APBD, hal ini dimaksudkan agar menjadi koreksi bersama, antara lain meminta eksekutif memperhatikan jadwal pembahasan dokumen terkait RAPBD, agar setiap pengajuan agenda pembahasan dan penetapan bersama di DPRD melengkapi seluruh dokumen beserta lampiran dan pendukung lainnya, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dan perdebatan pada saat pembahasan bersama dan Terhadap APBD disampaikan beberapa hal diantaranya upaya perencanaan yang lebih akseleratif dalam meningkatkan proyeksi pendapatan daerah.

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan saran agar dalam pembahasan APBD Tahun 2019 ini OPD pengelola pendapatan beserta mitra pembahas (Komisi DPRD) mampu menaikan target pendapatan asli daearah (PAD), dalam menyusun dan menetapkan program kegiatan tahun 2019 memperhatikan waktu,kendala,penyesuaian dengan aturan yang ada dan utamanya adalah merencanakan schedulle pelaksanaan sehingga kejadian tahun 2018 dengan banyaknya program yang gagal di kerjakan dapat di antisipasi.

Program kegiatan yang di susun memperhatikan target RPJMD 2014 - 2019 yang belum di laksanakan sehingga prioritas kegiatan tahun 2019 dalam rangka menyempurnakan target pembangunan yang digariskan pada RPJMD tersebut.

Fraksi PKB setelah mencermati materi nota keuangan rancangan peraturan daerah Kota Tegal tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tegal tahun anggaran 2019, disampaikan oleh Wali Kota Tegal bahwa tahun 2019 merupakan tahun terakhir dari periodesasi RPJMD 2014-2019, namun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, untuk itu Fraksi PKB sepakat dengan pemerintah Kota Tegal bahwa dalam rancangan APBD tahun 2019 diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk pencapaian target RPJMD 2014-2019.

Fraksi PKS menyampaikan jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019 memiliki nilai strategis bagi Kepala Daerah karena merupakan batas akhir masa jabatan Walikota periode 2014-2019 dan sekaligus merupakan awal bagi Walikota terpilih untuk periode 2019 – 2024 . Karena itu target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2014-2019 agar dapat dicapai pada batas akhir masa pengabdian Walikota, target pembangunan yang tidak dapat dicapai agar mendapat perhatian bagi Walikota terpilih yang akan mengemban tongkat estafet pembangunan Kota Tegal pada masa selanjutnya .

 

Top