Pemerintah Kota Tegal

Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima

Peta Kota TegalSelayang pandang

Pemerintah Kota Tegal
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Telp : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Change Language

Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

Puluhan nelayan dan pemilik kapal purseine kota Tegal, Rabu (1/8) menggelar aksi damai di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari. Mereka berkumpul menuntut kejelasan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang akan kunjung diterbitkan oleh Kementerian Kelautan.

Tambari salah satu pemilik kapal mengatakan segala berkas sudah dilengkapi untuk mendapatkan SIPI termasuk membayar Pungutan Hasil Perikanan (PHP). Namun sampai sekarang justru SIPI tidak kunjung dikeluarkan. Sementara SIPI menjadi pegangan nelayan dan nahkoda ketika melaut. Jika kami melaut tanpa SIPI maka bisa saja aparat langsung menangkap karena tidak berijin.

Hal lain, kejelasan SIPI sampai saat ini masih belum juga diterbitkan. Tidak hanya itu, baru baru ini juga ada salah satu berkas dalam pengurusan ijin melaut yakni tentang catatan nahkoda. Form tersebut tidak pernah diberitahukan sebelumnya, dan diberikan tentang tata cara pengisian khususnya catatan nahkoda tentang perhitungan tangkapan ikan.

Susanto yakni pemilik kapal yang juga Anggota DPRD Kota Tegal menuturkan ini permasalahan kita bersama. Dulu nelayan dan pemilik kapal diminta untuk didata, namun sekarang setelah didata dan sudah membayar pajak ataupun retribusi justru malah digantungkan, karena ijin tak kunjung diterbitkan. Jika ini dibiarkan semakin lama, jelas nelayan juga banyak yang akan menganggur.

Yunus yang juga pemilik kapal menambahkan tidak dikeluarkannya SIPI memberikan efek yang banyak sekali. Pihaknya meminta HNSI atau PNKT segera menindaklanjuti permasalahan ini sebagai kepanjangan tangan para nelayan. Rata-rata para pemilik kapal sudah membayar pengurusan ijin. Kalau sampai tidak mendapatkan SIPI, maka kami mengancam tidak akan membayar retribusi ataupun melakukan lelang.

Anton, juga pemilik kapal purseine mengatakan dulu proses pengurusan ijin melaut sangatlah mudah. Tapi justru sekarang malah susah dan terkesan dipersulit. Padahal para pemilik kapal sebagai pemohon ijin sudah melengkapi berkas dan juga sudah membayar retribusi.

Selaku Bendahara Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal, Riswanto mengatakan saat sekarang merupakan saatnya para nelayan melaut, namun ini malah belum melaut karena terkendala SIPI. Jika ini terus menerus dibiarkan, maka banyak nelayan yang menganggur lama. Kementerian Kelautan harus segera mengeluarkan surat ijin, karena segala berkas administrasi dan pembayaran retribusi sudah dipenuhi oleh para pemilik kapal.

Plt Kepala PPP Tegalsari, Tuti mengatakan, ini merupakan persoalan lama, menyusul penetapan One Stop Service (OSS). Namun persoalan tersebut juga sudah disampaikan ke Dirjen, sebab banyaknya pertanyaan dan keluhan para nelayan dan pemilik kapal karena belum dikeluarkannya SIPI.

Tuti menegaskan, karena ini sudah dikoordinasikan dengan para pemilik kapal, nelayan, Kapolresta, Danlanal Tegal, dan disepakati bersama, maka pihaknya mendorong Kementerian KP segera mengeluarkan SIPI. Sebab, sesuai aturan yang jelas, dalam jangka waktu 15 hari suatu lembaga atau pemerintah harus segera menerbitkan NSPK (Nomor, Standar, Prosedur dan Kriteria) yang merupakan sebagai dasar penerbitan sesuai OSS atau metode pelayanan perijinan terbaru.

Top