Pemerintah Kota Tegal

Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima

Peta Kota TegalSelayang pandang

Pemerintah Kota Tegal
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Telp : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Change Language

Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

SEMARANG - Walikota Tegal KMT Hj. Siti Masitha Soeparno menyerahkan Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kota Tegal Tahun 2016 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah. Penyerahan laporan keuangan ini dilakukan secara bersamaan dengan lima daerah lainnya yakni Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kendal, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Temanggung di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah . Jumat (31/3).

Laporan keuangan diserahkan langsung kepada Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Hery Subowo, SE, MPM. Dalam prosesi tersebut hadir mendampingi walikota Plt. Dyah Kemala Shinta, SH.MH, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Tegal Drs.R Supriyanta dan Asisten Bidang Pemerintahan Kota Tegal Drs. Imam Badarudin.

Dalam sambutanya sekaligus mewakili lima daerah lainnya walikota mengatakan, penyampaian laporan ini merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran serta pengelolaan aset-aset daerah selama setahun sesuai dengan standar akutasi pemerintahan pemerintah yang berlaku.

Pemiksaan laporan keuangan dikatakan walikota bertujuan untuk memberi keyakinan yang memadai bahwa laporan yang disajikan wajar dan sesuai prinsip akuntasi keuangan pemerintahan yang berlaku. Selian itu, pemeriksaan Laporan yang dilakukan BPK merupakan bagian dari pembinaan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan good government.

Karena itu sebagai objek pemeriksaan, pemerintah daerah akan senantiasa siap melayani sekaligus membantu dalam menyajikan data-data yang diperlukan petugas BPK dalam proses pemeriksaan di lapangan. “Harapannya agar pemeriksaan dapat selesai sesuai jadwal dan sesuai amanah perunang-undangan yang berlaku,serta mendapat kan hasil opini yang memuaskan”,ucapnya.

Sementara itu Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Heri Subowo mengatakan, BPK selalu membuka diri sebagai tempat tepat bertanya atau berkonsultasi. Heri berharap para kepala daerah dapat mengkondisikan para jajaranya agar mampu menjelaskan kepada para petugas BPK apa yang menjadi kosentrasi pemeriksaan, demi menyempurnakan hasil laporan keuangan yang diserahkan.

“Isi laporan harus sesuai standar akuntasi pemerintah, informatif, serta dihasilkan dari sistem yang memadai sesuai dengan aturan perundangan-undangan”,ungkapnya.

Selain itu antara pejabat atau staf yang ditugaskan memberikan informasi ke BPK harus terjalin komunikasi yang baik, sehingga jika terdapat temuan para petugas dapat segera mengkroscek atau meminta data tambahan dari para pejabat atau staf yang ditugaskan mendampingi BPK.

Sehingga dalam waktu pemeriksaan yang tidak begitu lama, BPK dapat bekerja secara maksimal. “Harapannya opini yang muncul tidak keliru yang mengakibatkan kerugian pada Pemerintah Daerah maupun BPK itu sendiri”,pungkasnya.    

Top