(Sebuah Tinjauan Sejarah) Oleh: Yono Daryono

TAHUN 1596 sudah lazim dikenal-setidaknya oleh sejarawan Eropa-sebagai tahun yang menandai kedatangan armada Belanda yang pertama di perairan Nusantara, di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Setelah singgah di beberapa pelabuhan dan mendapat gambaran awal tentang topografi dan perdagangan di Asia, sejumlah pedagang Bataff (Denys Lombard, 2005:61) bergabung mendirikan "Serikan Perseroan Hindia Timur" (Vereenigde Oostindische Compagnie, VOC), pada 20 Maret 1606. Masalah yang membelit dan beban kerugian yang sangat besar ketika menghadapi perlawan rakyat, membuat VOC semakin rapuh. Di tubuh VOC sendiri kropos karena digerogoti korupsi sehingga pada 31 Desember 1799, VOC dibubarkan.

 

Mulailah babak baru Pemerintahan Hindia Belanda berkuasa di Nusantara. Seiring dengan berkembangnya sistem ekonomi dan politik liberal yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda, maka pada periode abad XX, di Indonesia muncul kota-kota baru yang didirikan pemerintah. Ciriciri kota-kota ini banyak terdapat perkampungan orangorang asing, para pedagang, tempat peribadatan, pasar dan sebagainya. (Sartono Kartodirdjo, 1974:30). Tegal sebagai salah satu kota yang dibangun pemerintah Hindia Belanda juga didirikan pada awal abad XX.

Kota Tegal didirikan tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi dan munculnya kelompok-kelompok pendukung roda perekonomian. Untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan ekonomi tersebut, pemerintah melengkapinya dengan berbagai sarana dan fasilitas sehingga benar-benar menjadi sebuah kota yang ideal. Ciri-ciri kota ideal mempunyai sektor perdagangan asing terutama Cina yang mewarnai kehidupan kota dengan gaya bangunan, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya yang kita kenal dengan daerah pecinan. Sektor kolonial dengan benteng, perkantoran, rumah-rumah, gedung socienteit, rumah ibadah gebedshuizen.

Untuk sektor kolonial ini, sampai sekarang di Tegal, kita masih bisa melihat peninggalannya seperti Lapas (bekas benteng), Kampus UPS (bekas kantor SCS-Semarang Cheribon Stoomtram Masstchappij), stasiun kereta api, gedung DPRD (bekas kantor residen Tegal), menara air PDAM (tower woterleideng), dan masih banyak lagi yang menadai bahkan kota Tegal merupakan kota yang dibangun oleh pemerintah Belanda atau dapat dikatakan Tegal sebagai kota "kolonial". Sebuah kota yang dibangun untuk kepentingan Kolonial Belanda, tetapi tetap memperhitungkan aspek-aspek lain seperti ruang terbuka (alunalun), lingkungan pemukiman yang tertata dengan segala fasilitasnya termasuk saluran dan jalan, ini bisa kita lihat di perkampungan Cikrik Randugunting.

Belanda juga sangat memperhatikan lokasi tempattempat peribadatan. Itulah sebabnya, tahun 1825 Pendopo dipindahkan dari Kaloran ke komplek alun-alun yang sekarang bersamaan pembangunan Masjid Agung. Tata ruang ini mengacu atas filosofi konsep tata ruang orang Jawa, alunalun tempat bertemunya raja dengan rakyatnya, masjid tempat raja menghadap Tuhannya dan pendopo sebagai tempat aktifitas raja sekaligus tinggalnya. Alun-alun, masjid, dan pendopo menjadi satu kesatuan sebagai pengejawantahan, Manunggaling Kawula Gusti.

Keberadaan Belanda di Tegal mulai terlihat seiring rapuhnya kerajaan Mataram. Peristiwa yang dianggap oleh De Graaf penting adalah beberapa saat setelah penobatan Adipati Anom (Amangkurat II) menjadi Raja Tegal. Di alun-alun, orang Tegal untuk pertama kalinya (1677) melihat orang Belanda yang sengaja diundang oleh Adipati Anom ke Tegal. Ada akulturasi budaya, untuk pertama kalinya orang Jawa mengetahui cara orang Belanda menghormat. Orang Belanda bila menghormat atasannya, berdiri tegap sambil mengepit topi (Dr. HJ.De Graaf, 1987: 202). Cara yang dilakukan Belanda saat itu tidak lazim bagi orang Jawa, tetapi kemudian orang Jawa dapat memaklumi. Namun demikian tahun tersebut belum dapat dikatakan sebagai tahun dimulainya Belanda mengusai Tegal.

Tahun 1755 pertikaian antar bangsawan Jawa diselesaikan dengan perjanjian Giyanti yang mengesahkan pembagian Mataram menjadi dua kerajaan kecil. Disamping Sunan yang berkedudukan di Surakarta dan seorang Sultan yang berkedudukan di Yogyakarta. Sebagai penerapan politik lama Belanda "divide et impera" (politik adu domba), pembagian itu disusul dengan pembagian lainnya; didirikan kerajaan kecil Mangkunagaran (1757) atas kerugian wilayah Sunan, sehingga Mataram tidak mampu lagi melawan dengan efektif gerak maju Belanda. Sebelumnya Belanda menguasai Cirebon (1705) dan daerah pesisir lainnya termasuk Tegal (1743). Sepanjang pantai utara Jawa Tengah diserahkan kepada VOC, sebagai ganti rugi pembiayaan perang yang dikeluarkan VOC. Dengan hak yang didapatkan, pantai Tegal; dijadikan kubu pertahanan (benteng) VOC tahun 1743. Kubu pertahannan ini masih berbekas dalam bentuk Rumah Tahanan (Yono Daryono dkk, Tegal Stad: 2008:32).

Setelah Amangkurat IV wafat, Raden Mas Prabayasa, pada 2 Juni 1726 diangkat menjadi raja dengan gelar Susuhunan Pakubuwana Senapati Ingalaga Abdulrachman Sayidin Panatagama, atau dikenal dengan sebutan Sunan Pakubuwana II. Belanda sangat berpengaruh dalam pengangkatan raja dan petinggi-petinggi kerajaan. Pada sidang hari pertama penobatan, dikeluarkan keputusan tentang pembagian bawahan kepada para pejabat dan pajak. Untuk selanjutnya semua pejabat pada prinsipnya akan digantikan oleh putra tertua atau kerabat yang paling dekat kecuali jika ada alasan untuk tidak melakukan. Hal ini sering kali menimbulkan perselisihan diantara kerabat keraton.

Raja tidak jarang melakukan tindakan di luar kehendakannya tapi atas tekanan Belanda. Beberapa Tumenggung dan Adipati tidak puas dengan tindakan raja. Banyak tindakan raja yang dianggap tidak patut, mereka lalu bangkit membrontak. Tumenggung Tegal Reksanagara I melakukan perlawanan. Pemberontakan ini menciptakan situasai rumit. Belanda tidak peduli apa yang dilakukan oleh Reksanagara. Tegal sangat penting bagi Kompeni karena mensuplai sebagian besar kebutuhan berasnya (Willem Remmelink, 1994: 38-39).

Mulai tahun 1729 sampai 1898 Tegal dinyatakan sebagai gewest (daerah) yang harus dipimpin oleh seorang Belanda, dan Tegal sebagai ibukotanya meliputi daerah Tegal, Brebes, dan Pemalang. Sebagai Kepala Gewest atau Residen diangkat J. Thierens. Residen terakhir (1898) untuk Gewest Tegal ialah G.J.P. Vallete. Sedangkan kantor Residen menempati yang sekarang jadi Gedung DPRD, dahulu merupakan bekas Gedung Pusat Pemerintahan Gewest. Pada 1 Januari 1901, gewest dan bagian Tegal dihapuskan. Pemalang dan Brebes digabungkan dengan karesidenan Pekalongan - Ind. Stb. 1900 No.334, (Suputro, 1959:49).

Seiring dengan pencanangan politik etis, pemerintah Belanda mengirimkan tenaga-tenaga ahli di berbagai bidang. Di antaranya seorang arsitek bernama Herma Thomas Kartsen yang ditugasi mengembangkan konsep perencanaan kota-kota di Indonesia dan menyusun sistem ordonansi pembangunan kota di Jawa. Tegal, berdasarkan Instelling Ordonnantie, Staatsblad van Nederlands Indie (Pembentukan Ordonansi, Lembaran Hindia Belanda) tahun 1906, Nomor 123, dibentuk gemeete Tegal (ordonantie tanggal 21 Pebruari 1906, staatsbalad 1906 No. 123 1 April 1906), dalam pelaksanaan pemerintahan dibentuk Dewan Kota (Gemeenteraad). Dalam pasal 2 dari ordonansi itu disebutkan bahwa, untuk gemeente Tegal disediakan uang sebesar f 11.000 diambil dari penghasilan koloni. Tanggal 1 April 1906 Dewan Kota Tegal yang pertama, dilantik. Ketua Dewan Kota adalah Resident Assistant (Asisten Residen) yang membawahi Tegal (kota kecil Tegal). Anggota Dewan Kota berjumlah 13 orang; 8 orang warga negara Belanda, 4 orang warga negara pribumi bukan Belanda, 1 warga negara bukan bumiputera bukan Belanda, dan dilantik oleh Ketua Dewan Kota.

Dalam perjalanan sejarah, Tegal bukan saja sebagai pusat perdagangan tetapi juga pusat transportasi darat khususnya kereta api. Sebagai pusat perdagangan pelabuhan Tegal menjadi sarana transportasi perdagangan yang strategis, baik lokal maupun ke negara tetangga. Komoditas yang diekpor seperti kopi, tetes, beras, dan gula. Di lingkungan pelabuhan, kita dapat melihat gudang-gudang yang dahulu untuk penyimpanan barangbarang yang siap diekspor maupun barang-barang yang didatangkan dari luar daerah. Sedangkan sebagai pusat transportasi darat khususnya kereta api sejak tahun 1897, di Tegal sudah ada stasiun besar kereta api, dan jalur kereta api yang menghubungkan Semarang, Tegal, dan Cirebon. Di lingkungan stasiun ada bengkel kereta api dan perumahan pegawai kereta api.

Penanda lain Tegal sebagai kota kolonial adalah adanya gedung pertunjukan, society de Slamat. Gedung teater yang cukup bagus dengan artistika gedung opera gaya Eropa. Gedung yang dibangun sekitar 1890 ini, letaknya tidak jauh dari pantai di pelabuhan kota. Bangunan bersejarah ini, kini menjadi sarang walet hak milik pribadi. Gedung ini pernah memiliki nama Gedung Rakyat, Tawang Samudra. Tidak jauh dari gedung opera, terdapat hotel-hotel seperti hotel Jordan (hotel Merdeka kini jadi jalan lingkar utara), hotel Stork (kini jadi asrama tentara Jalan Proklamasi).

Sekitar pelabuhan banyak berdiri perumahan Belanda, perkantoran, dan hotel, maka tidak heran tidak jauh dari gedung opera tempat dansa, ada pemakaman kerkop (kerkhof). Kerkhof pada awalnya hanya untuk makam orang orang Belanda, kini menjadi pemakaman untuk keluarga non muslim. Di kerkhof terdapat makam Heer Pieter Van De Poel, Resident Tegal yang menjabat pada 1824.

RA Kardinah, sempat menyebut Tegal sebagai kota yang kolot dan feudal, maksudnya kota terbelakang. Tetapi begitu menjadi warga Tegal karena ikut suaminya Reksonegoro X menjadi Bupati Tegal tahun 1908, Kardinah terkagum dengan Tegal. Tegal ternyata sebuah kota besar yang sudah memilki dua buah Sekolah Belanda, yaitu Sekolah Belanda Tingkat I dan Sekolah Belanda khusus untuk anak-anak perempuan. Selain itu juga ada sebuah HIS (Hollands Inlandsche School)sekolah dasar berbahasa Belanda untuk anak-anak bumiputra- dan Sekolah Jawa klas II untuk anak-anak Jawa (Kardinah, 1964: 44).

Dalam suratnya kepada Abendanon tanggal 15 Juli 1911, Kardinah antara lain menulis: "Tuan tahu, bahwa saya sekarang ini tinggal di Tegal. Tegal merupakan suatu kabupaten yang besar dan penting, yang menghadapi masa depan yang lebih bagus lagi, dengan dibangunnya trayek kereta api Semarang-Batavia, dengan kantor pusatnya SCS (Semarang Cheribon Stroomtram Maatsschappij, perusahaan kereta api Semarang Cirebon) di Tegal. Oleh karena itu, penduduknya akan bertambah, sedangkan Tegal sendiri sudah merupakan daerah yang padat." (Frits G.P. Jaquet, 2005: 133).

Bila kita telisik lebih jauh dapatlah kiranya Tegal dikatakan sebagai kota modern. Kota yang dibangun oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan fasilitas perkotaan yang terencana. Dalam kaitan ini, terlalu sulit bagi kita bila mencari nilai-nilai yang bisa dikatagorikan memiliki nilai kelokalan atau nilai tradisional seperti yang terdapat pada kota-kota kuna dan kraton sebagai pusat kebudayaan. Maka tidak heran ketika Kardinah di Tegal, terkejut. Ternyata Tegal lebih modern, tidak seperti apa yang dia bayangkan, kolot, dan feodal. Wajah kota Tegal sangat terlihat sentuhan tangan kolonial tetapi kita tidak berharap itu akan mempengaruhi perilaku penghuninya. Orang Tegal sejak dulu sudah tertanam "berperilaku lokal, berpikiran global". (*) Penulis adalah pengamat masalah sosial budaya dari institute Siwalan (Radartegal.com)

Last Updated on Thursday, 16 December 2010 10:17